Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi: Daripada Urus Ganja, Kementan Lebih Baik Fokus Masalah Beras

Kompas.com - 30/08/2020, 10:03 WIB
Putra Prima Perdana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyambut baik pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 tahun 2020 tentang ganja masuk kategori tanaman obat binaan.

Alih-alih mengurusi masalah ganja, Kementerian Pertanian diminta fokus pada masalah beras dan tanaman palawija.

"Daripada mengurusi ganja yang memusingkan, Kementerian Pertanian lebih baik fokus pada masalah beras dan tanaman palawija yang mengenyangkan," ujar Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (30/8/2020).

Sebelumnya, Kementan mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian yang memasukkan ganja ke tanaman obat binaan. Namun belakangan Kementan mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 tahun 2020 tersebut.

Baca juga: Mentan Akan Cabut Kepmen yang Tetapkan Ganja sebagai Tanaman Obat

Dedi mengatakan, ganja sampai hari ini di Indonesia masuk ke katagori tanaman dilarang, baik membudidayakan, menjual maupun menggunakannya.

Undang-undang jelas mengatur tentang larangan itu sehingga sampai sekarang belum bisa dipahami sebagai obat dalam kaidah hukum RI.

"Mungkin di negara lain, saya dengar di Thailand (ganja jadi tanaman obat) mungkin sudah, RI belum dari sisi aspek regulasi," kata 

Selain dari aspek hukum, lanjut Dedi, ganja sebagai obat harus disampaikan berdasarkan penelitian ilmiah oleh Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Pertanian.

Kemenkes melakukan pengkajian dan analisis, sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang bersifat akademis, bukan hanya wacana berpikir yang memicu perdebatan.

"Kemudian memang dalam pengalaman perjalanan hukum di negeri ini, dulu ada peristiwa suami tanam ganja demi pengobatan istri, tetapi tetap suami menjalani proses pidana. Suami menjalani pidana," katanya.

Menurut Dedi, ini artinya bahwa masalah ganja ini harus dibicarakan di lintas lembaga, polisi, Kejaksaan Agung, Kemenkes dan organisasi dokter. Setelah matang dalam pembicaraan tingkat eksekutif, baru diangkat ke wacana publik.

"Dari sisi keinginan kita hargai, tapi karena hari ini seluruh tindakan kita itu terikat oleh UU, maka pikiran dan gagasan itu dibicarakan secara komprehensif menjadi aspek-aspek produk yang bersifat yuridis karena ada hukum yang mengatur," katanya.

"Dibicarakan di internal eksekutif, dengan yudikatif. Sehingga tidak menjadi wacana yang bersifat liar dan kontra produktif," lanjutnya.

Dedi mengatakan, keputusan menteri tidak bisa mengubah undang-undang. Jika ingin membangun wacana itu, maka harus dimulai dari perubahan undang-undang.

Baca juga: Mentan Akan Cabut Kepmen yang Tetapkan Ganja sebagai Tanaman Obat

 

Kemudian perubahan undang-undang itu harus didasarkan fakta empiris bahwa ganja bisa digunakan sebagai obat.

"Yang miliki otoritas menyatakan itu tanaman obat atau bukan, memiliki manfaat kesehatan bagi manusia atau tidak, itu otoritas Kemenkes. Dari sisi kelembagaan ya IDI," tandas Dedi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com