"Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Saat Bencana Akan Dihukum Mati"

Masyarakat harus aktif

Menurutnya, masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi anggaran pemerintah.

Salah satunya melalui aplikasi JAGA Bansos yang sudah diluncurkan sejak Juni 2020.

Melalui aplikasi tersebut, sudah ada sekitar 1.600 aduan dan pertanyaan dari masyarakat terkait bansos.

"Tidak semua bersifat aduan, ada juga yang bertanya dan kita jawab dalam rangka menjalankan tugas KPK yang tidak hanya penindakan, tapi lebih mengedepankan edukasi masyarakat dan pencegahan," kata Firli.

Baca juga: Hasil Swab Test Jumat Ini, 10 Pegawai KPK Dinyatakan Positif Covid-19

Gubernur Edy ingatkan kepala daerah

Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi pemda se-Sumut dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Menteri ATR Surya Tjandra dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di pendopo rumah dinas gubernur, Kamis (27/8/2020)

Bukan hanya soal korupsi, kepala daerah juga harus betul-betul menggunakan bansos secara tepat sasaran.

Sebab ada sekitar 1,1 juta warga yang membutuhkan bansos di Sumut, sementara Kementerian Sosial hanya memiliki jatah 600.000 orang.

Sisanya harus ditanggung pemerintah kota dan kabupaten.

"Kita sinergi agar masyarakat tidak ada yang tidak dapat. Kita data, apalagi masyarakat miskin baru akibat Covid-19," kata Edy.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Medan, Mei Leandha | Editor : Abba Gabrillin)