Ketua KPK Ingatkan Hukuman Maksimal untuk Koruptor Terkait Pandemi

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan sanksi berupa hukuman maksimal bagi pelaku korupsi yang terkait bencana.

Salah satunya korupsi yang berkaitan dengan bantuan atau penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu dikatakan Firli ketika mengisi talkshow bertema Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19 di Studio Pro 1 RRI, Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Cerita di Balik Wagub Kaltim Jawab Soal Matematika SMA lewat Memo

Dia datang bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin dan Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy.

Firli menekankan agar tidak ada pihak manapun yang coba-coba melakukan korupsi terkait penanganan pandemi, karena ancaman hukumannya tidak main-main.

"Pelaku tindak pidana korupsi di saat bencana akan dihukum mati," kata dia.

Baca juga: Soal Kampanye Tatap Muka di Pilkada, Ini Kata Ketua KPU

Menurut Firli, mengandalkan aparat penegak hukum saja tidak cukup.

Masyarakat diajak untuk berperan aktif mengawal korupsi di masa pandemi Covid-19 ini.

Apalagi, penanganan bencana sarat dengan penggunaan anggaran dalam jumlah besar yang rentan terjadi praktik-praktik korupsi.

"Banyak titik rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi, laporan pertanggungjawaban keuangan, pemulihan ekonomi nasional dan penyelenggaraan bansos," kata Firli.

Baca juga: PKS Pertimbangkan Opsi Abstain di Pilkada Solo 2020, Ini Alasannya

Menurut Firli, KPK telah membuat aplikasi JAGA Bansos.

Aplikasi ini dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tentang penyelewengan atau ketidakwajaran yang akan ditindaklanjuti.

Aplikasi ini diluncurkan sejak Juni 2020 lalu. Sampai sekarang, aplikasi ini sudah menerima sekitar 1.600 pengaduan dari masyarakat.

"Tidak semua bersifat aduan, ada juga yang bertanya dan kita jawab dalam rangka menjalankan tugas KPK yang tidak hanya penindakan, tapi lebih mengedepankan edukasi masyarakat dan pencegahan," kata Firli.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berpesan agar bupati dan wali kota memperhatikan warganya terkait bansos.

Data dari Kementerian Sosial, penerima bansos di Sumut hanya sekitar 600.000 lebih.

Sementara, ada sekitar 1,1 juta lebih warga miskin di Sumut.

Untuk itu, kekurangannya akan ditutup lewat APBD provinsi dan kabupaten serta kota.

"Kita sinergi agar masyarakat tidak ada yang tidak dapat. Kita data, apalagi masyarakat miskin baru akibat Covid-19," kata Edy.