Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Kartu Tani, 72.000 Petani Madiun Terancam Kesulitan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 27/08/2020, 20:54 WIB
Muhlis Al Alawi,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

MADIUN, KOMPAS.com - Puluhan ribu petani di Kabupaten Madiun dipastikan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum memiliki kartu tani.

Padahal, sesuai keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Nomor 491 pada 19 Agustus 2020, setiap petani yang ingin membeli pupuk bersubsidi harus membayar menggunakan kartu tani.

“Dari 72.000-an petani di Kabupaten Madiun, yang memiliki kartu tani baru 150 orang. Sementara sisanya belum memilik kartu tani,” ujar Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno usai bertatap muka dengan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (27/8/2020).

Jika tak memiliki kartu tani, penjual pupuk bersubsidi tak bisa melayani permintaan petani.

Menurut Suharno, masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Sehingga, para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, masa tanam kedua sudah berjalan.

Sebentar lagi, kata dia, petani membutuhkan pupuk yang tak sedikit.

Baca juga: Negatif Covid-19, Jerinx Minta IDI dan Kemenkes Meneliti Kondisi Tubuhnya

“Kami sangat keberatan sekali dengan penerapan mulai 1 September harus menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi. Kalau tidak menggunakan pupuk bersubsidi petani mau mupuk pakai apa,” kata Suharno.

Suharno menambahkan, petani bisa menggunakan pupuk nonsubsidi. Namun, harga gabah basah harus dinaikkan menjadi Rp 5.000 per kilogram, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan.

Jika harga gabah berkisar Rp 4.200 seperti sekarang, petani masih merugi.

Senada dengan Suharno, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Sodiq Heru Purnomo menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bank BNI selaku pihak penerbit kartu untuk percepatan penerbitan kartu tani.

“Diusahakan semaksimal mungkin minggu pertama September nanti pembuatan kartu tani selesai,” jelas Sodiq.

 

Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat yang digelar Dinas Pertanian, Bank BNI, dan perwakilan Kementerian Pertanian.

Jika belum semua kartu tani jadi pada awal September, Sodiq berharap penerapan pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani ditunda hingga 2021.

Sodiq mengaku tak tahu kenapa baru 150 petani yang memiliki kartu tani. Padahal, program pembuatan kartu sudah dicanangkan sejak dua tahun lalu.

Ia berdalih Dinas Pertanian tidak membuat dan mencetak kartu tani tersebut. Untuk di wilayah Kabupaten Madiun, pemerintah menunjuk Bank BNI untuk mencetak kartu tani.

Baca juga: Buruh akan Gelar Demo Tolak RUU Cipta Kerja Saat Hari Tani Nasional

“Posisi kami di sini hanya menginput data Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk acuan alokasi pupuk. Setelah itu pihak BNI-lah yang memiliki kewenangan menerbitkan kartu tani tersebut,” kata Sodiq.

Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Hidayat meminta Pemkab Madiun segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar kebijakan pembelian pupuk dengan kartu tani.

“Kami minta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ditunda dulu pemberlakukan aturan pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani,” jelas Wahyu.

 

Sementara itu Pemimpin Bidang Bank BNI Madiun Nora mengatakan, pembuatan kartu tani dipercepat. Kartu tani akan dibagikan secara bertahap awal September 2020.

“September BNI Madiun minimal menyalurkan 60.000 kartu. Sisanya secara bertahap akan didistribusikan,” kata Nora yang dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Kamis (27/8/2020) malam.

Nora menyatakan, pembuatan kartu tani baru diproses karena datanya baru masuk sejak akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2020.

Baca juga: Benarkan Ponsel Milik ASN Wanita di Bondowoso Hilang, Ini Penjelasan Polisi

Kendati demikian, ia optimistis kartu tani sudah bisa dibagikan secara bertahap awal bulan depan.

“Seperti BPNT nanti kami bagikan kartunya yang sudah siap kepada petani,” jelas Nora.

Total kartu tani yang dibagikan di wilayah Madiun, Ngawi, dan Magetan sebanyak 250.000-an kartu. Untuk mempercepat pembagian kartu tersebut, BNI akan merekrut 50 orang magang yang telah berpengalaman mendistribusikan kartu bansos BPNT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com