"Kalau Warga Melanggar Dihukum, Mengapa Pejabat yang Tidak Mengindahkan Protokol Kesehatan Tak Diberi Sanksi?"

KOMPAS.com - Sejumlah elemen mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (27/8/2020).

Dalam aksi yang dilakukan selama tiga hari terakhir itu, para mahasiswa mengecam tindakan pejabat dan anggota DPRD Maluku yang berjoget tanpa mengindahkan protokol kesehatan saat perayaan HUT ke-75 Provinsi Maluku beberapa waktu lalu.

Tidak hanya mengecam, mereka juga mendesak para pejabat dan anggota DPRD yang terbukti melanggar protokol kesehatan tersebut dapat diberikan sanksi tegas layaknya warga lainnya yang dihukum.

“Kalau warga yang melakukan pelanggaran dihukum, itu 10 warga yang mengambil jenazah diproses hukum. Mengapa para pejabat yang asyik berjoget tanpa mengindahkan protokol kesehatan tidak diberikan sanksi?” teriak demonstran.

Baca juga: 4 Hari Didemo Terkait Aksi Joget di DPRD, Pemprov Maluku Akhirnya Minta Maaf

Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno akhirnya angkat bicara dan bersedia menemui para pendemo.

Di hadapan para pendemo itu, Orno mewakili pemerintah daerah mengaku minta maaf.

“Saya didelegasikan oleh Gubernur (Murad Ismail) untuk minta maaf. Semua masukan yang disampaikan akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur Maluku,” kata Orno di depan gerbang masuk Kantor Gubernur Maluku.

Terkait dengan aksi joget tanpa masker yang dilakukan sejumlah pejabat di kantor DPRD Maluku itu, menurutnya memang tak seharusnya terjadi.

“Kita sadar bahwa kita semua manusia biasa yang tidak luput dari salah, saya juga ada di sana, kondisinya sangat situasional. Kalau semua menilai Pemprov keliru maka wakil gubernur juga keliru, jadi kami mohon maaf,” ungkapnya.

Meski mendapat kecaman, namun dalam kesempatan itu ia mengapresiasi kritik yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat lainnya.

Baca juga: Selama Ini Kita Diatur Sampai Susah Cari Uang, tapi Mereka Sendiri Joget-joget Tak Pakai Masker

Pasalnya, dengan adanya kritik tersebut dianggap dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Mungkin dengan kontrol dan kritik ini, pembangunan ke depan bisa lebih baik. Atas nama Pemprov Maluku, sekali lagi kami minta maaf. Pemprov sangat mengapresiasi semua kritik karena demo merupakan fungsi kontrol untuk Maluku lebih baik lagi,” ungkapnya.

Penulis : Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty | Editor : Dheri Agriesta