Kompas.com - 26/08/2020, 11:15 WIB
Ilustrasi pasien virus corona KOMPAS.COM/ShutterstockIlustrasi pasien virus corona

MADIUN, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan sanksi denda Rp 100.000 hingga menyita kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker.

Tak hanya itu, sanksi lain yang diterapkan berupa kerja sosial dan tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama tiga puluh hari.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang dihubungi Kompas.com, Rabu (28/2020) membenarkan penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Ada sanksi yang dikenakan bagi warga yang melanggar protokol kesehatan di antaranya denda Rp 100.000 hingga menyita KTP-nya,” ujar Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami.

Baca juga: Pegawai KAI Daop 7 Madiun yang Positif Covid-19 Bukan di Frontliner

Sebagai dasar hukum penindakan pelanggar protokol kesehatan, kata Kaji Mbing, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun.

Menurut Kaji Mbing, peraturan bupati dibuat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kaji Mbing mengatakan, sanksi pelanggar protokol kesehatan tidak hanya berlaku bagi perorangan saja.

Dalam peraturan bupati juga mengatur sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi pelaku usaha, penanggung jawab fasilitas umum, pelaku perjalanan hingga penyelenggara hajatan.

Untuk pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan dikenakan denda Rp 250.000.

Sementara pelaku perjalanan yang melanggar protokol dikenakan denda Rp 150.000 dan rapid test di tempat.

Baca juga: Viral, Video Rumah Seorang TKI Asal Madiun Dirobohkan Istri, Ini Alasannya

Sementara itu bagi penyelenggara hajatan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi dibubarkan kegiatan hajatannya.

Pemberian sanksi administratif dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didampingi TNI dan Polri.

Denda administratif nantinya akan disetor ke kas daerah.

Untuk monitoring dan evaluasi penegakan peraturan dilaksanakan, imbuh Kaji Mbing, dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Madiun bersama perangkat daerah, RSUD, TNI, dan polisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.