Tokoh Adat Sebut 37 Warga Besipae Pendatang dan Baru Menempati Lahan Itu Tahun 2011

KUPANG, KOMPAS.com - Tokoh adat Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Nabuasa menyebut, 37 kepala keluarga yang digusur Pemerintah Provinsi NTT adalah warga pendatang.

Hal itu disampaikan Frans, saat diwawancarai sejumlah wartawan di Besipae, Jumat (21/8/2020).

Menurut Frans, puluhan warga itu baru menempati lahan Besipae sekitar tahun 2011 tanpa meminta izin kepada pemerintah NTT, termasuk pihaknya sebagai pemilik ulayat wilayah Besipae.

Frans menuturkan, pada Tahun 1982, pihaknya telah menyerahkan lahan seluas 3.780 hektare kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk dijadikan daerah pengembangan ternak.

Baca juga: Ini Rumah yang Disediakan Pemprov NTT untuk Warga Besipae yang Digusur

Ada dua suku besar yang menyerahkan lahan itu kepada Pemerintah NTT yakni Suku Besi dan Pae.

"Besi dan Pae itu adalah wilayah kami yang mana kami sudah berikan kepada pemerintah Indonesia untuk pengembangan peternakan dengan Australia pada tahun 1982 silam," ungkap Frans, yang saat itu sebagai saksi hidup penyerahan lahan tersebut.

Frans mengatakan, Besipae merupakan proyek mini Ibu Tien Soeharto untuk ranch mini Besipae.

"Dengan adanya proyek itu, maka kami serahkan lokasi itu ke tangan pemerintah untuk mengelola demi kepentingan rakyat banyak dari lima desa di wilayah kami," ungkap dia.

Lima desa tersebut yakni Linamnutu, Enoneten, Polo, Mio dan Oe'Ekam.

Saat penyerahan tanah itu, kata Frans, dihadiri oleh dua orang raja dan delapan tokoh adat lainnya.

"Sebanyak 37 KK masuk ke lokasi ini tahun 2011. Tidak benar mereka menyebut kalau itu tanah leluhur mereka," ungkap dia.