Aksi Joget Pejabat dan Anggota DPRD Saat HUT Maluku Melukai Hati Masyarakat

AMBON, KOMPAS.com - Aksi berjoget sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Maluku bersama sejumlah anggota DPRD tanpa mengindahkan protokol Covid-19 saat perayaan HUT Provinsi Maluku ke-75 di Kantor DPRD Maluku menuai protes dari elemen masyarakat.

Aksi tersebut dinilai tak etas dan melukai hati masyarakat.

Direktur Maluku Crisis Center (MCC) Muhamad Ikhsan Tualeka menilai, kegiatan bernyanyi dan berjoget ria tanpa mengindahkan protokol Covid-19 yang dilakukan Sekretaris Daerah Maluku dan sejumlah pejabat itu sangatlah tidak etis di tengah situasi pandemi corona yang melanda Maluku saat ini.

Ikhsan menuturkan, apa yang ditunjukan para pejabat Maluku dan sejumlah Anggota DPRD Maluku itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Pejabat dan Anggota DPRD Asyik Berjoget Rayakan HUT Maluku Tanpa Protokol Covid-19

“Saya menilai ini kurang etis dan tak menunjukkan adanya sense of crisis sepeti yang dikeluhkan Presiden terhadap sejumlah pembantunya baru-baru ini,” kata Ikhsan, kepada Kompas.com, Rabu.

Ia menilai, aksi yang ditunjukkan para pejabat dan anggota dewan itu sangat kontraproduktif dengan sosialisasi yang selama ini gencar dilakukan kepada masyarakat.

Menurut tokoh Maluku ini, aksi berjoget tanpa mengindahkan protokol kesehatan itu akan berdampak pada dua hal sekaligus.

Pertama, kadar kepatuhan warga atas protokol Covid-19 akan semakin menurun dan kedua warga akan menilai bahwa Covid-19 benar adalah rekayasa.

“Ibarat guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Selain itu, anggaran sosialisasi sejauh ini jadi seperti buang garam di laut, tak ada artinya,” kata dia.

“Hal ini juga dalam konteks yang lebih jauh akan memperkuat keyakinan sejumlah orang kalau Covid-19 adalah rekayasa. Upaya pemerintah ke depan akan lebih berat, pada saat yang sama Ambon masih masuk zona merah,” tambah dia.