Rumah Dirusak Satpol PP, 6 Ibu Rumah Tangga Ini Lapor Polisi

KUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak enam orang ibu rumah tangga asal Pubabu-Besipae, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja ke Polda NTT, Rabu (19/8/2020) siang.

"Kami sudah tidak sanggup lagi dengan tindakan Pemprov NTT, khususnya Satpol PP terhadap kami, makanya hari ini kami datang lapor polisi," ungkap Martheda Esterlina Selan, seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban perusakan rumah, kepada sejumlah wartawan di Mapolda NTT.

Martheda mengaku, Satpol PP Pemprov NTT telah merusak rumahnya bersama rumah puluhan warga Pubabu lainnya.

Selain rumah, pagar dan tanaman pertanian warga seperti kelor pun jadi sasaran perusakan.

Baca juga: Ayah Cabuli Anak Saat Minta Kerok, Modusnya Ada Roh Jahat di Tubuh Korban

Bahkan, semua perlengkapan dapur termasuk stok makanan milik mereka pun hilang.

"Ini yang membuat kami tidak puas sehingga datang ke polisi untuk lapor. Ini bentuk kejahatan Pemprov NTT terhadap kami," kata dia sambil meneteskan air mata.

"Mereka tidak menganggap kami sebagai masyarakat NTT dan Indonesia. Kami ini ditindas," sambung dia.

Menurut Martheda, Pemprov NTT menginginkan pihaknya bersama puluhan warga lainnya, untuk segera keluar dari lahan di wilayah Pubabu-Besipae.

"Tapi, kami tidak mau, karena itu tanah leluhur kami. Kami ditindas, diteror dan diancam, berbagai macam cara untuk kami keluar dari tanah itu tapi kami tetap pertahankan karena itu adalah tanah kelahiran kami," kata dia.

Hal itu yang membuat dia bersama warga lainnya bertahan di wilayah Pubabu. Jika tidak, ke mana lagi mereka harus tinggal dan menetap.

Dia berharap, pihak Polda NTT bisa memproses laporan ini hingga tuntas.

Advokat Masyarakat Adat Besipae, Ahmad Bumi, mengatakan, pihaknya melaporkan Kasat Pol PP Provinsi NTT karena memimpin perusakan 29 rumah warga Pubabu-Besipae.

Karena rumah mereka sudah dibongkar, maka saat ini warga bersama anak-anak tidur di bawah pohon. 

Warga juga secara patungan membangun sebuah gubuk yang dihuni 29 kepala keluarga itu.

"Puncaknya kemarin Pemprov turun dan membongkar rumah mereka dan sempat terjadi tiga kali tembakan oleh aparat Brimob," kata Ahmad.

Baca juga: PDI-P Tunda Pengumuman Calon Pengganti Risma di Pilkada Surabaya

Selain melapor ke polisi, pihaknya juga mengadukan hal itu ke Komnas HAM dan Presiden Joko Widodo.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda NTT Kombes Johannes Bangun, mengatakan, pihaknya telah menerima laporan itu.

Pihaknya, lanjut Johannes, akan segera menindaklanjuti laporan itu.

"Sudah ada laporannya dan sudah kami terima. Kami akan menggelar perkaranya untuk menentukan masuk tindakan pidana atau bukan," ujar dia.

"Masyarakat kan punya hak untuk melapor," tambah Johannes.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing menegaskan, pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menyusahkan atau menyakitkan hati warga Besipae.

Menurutnya, Pemprov NTT berencana untuk menyejahterakan masyarakat Besipae dengan melakukan program pengembangan pakan ternak dan kelor.

Di tahap awal, pemerintah akan menanam lamtoro teramba seluas 200 hektare dan kelor seluas 200 hektare.

"Tidak ada niat sedikit pun untuk menyusahkan masyarakat," kata Sony.

Baca juga: Rumah Kelahiran Bung Karno Diserahkan ke Pemkot Surabaya, Risma Akan Jadikan Museum

Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Provinsi NTT, kata Sony, akan mulai berkantor di Besipae.

Karena itu, pagar dan sebuah rumah darurat yang dibangun di jalan masuk Ranch Besipae akan dibongkar.

Selain itu, lanjut Sony, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, berpesan dalam pelaksanaan program pengembangan pakan ternak dan kelor melibatkan masyarakat Besipae di lahan milik Pemerintah Provinsi NTT itu.