Muncul Klaster Sekolah, Pemprov Jateng Diminta Setop KBM Tatap Muka

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta menghentikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di semua sekolah selama pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sejumlah sekolah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Tegal dan Pati.

Pemerintah pun diminta memperkuat pembelajaran daring.

"Dengan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah, tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban," kata Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kota Magelang Meningkat, KBM Tatap Muka Ditunda

Yudi mengaku munculnya klaster baru Covid 19 di sekolah sesuai prediksi.

Alasannya, banyak masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan.

Terlebih kebiasaan masyarakat tersebut kerap diikuti anak-anak.

Dia mengatakan, sebanyak 35 santri di salah satu pesantren di Pati terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan test swab.

Sementara di Kabupaten Tegal, satu siswa dinyatakan positif Covid-19, dan 29 orang disebut menjadi kontak eratnya di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah.

Baca juga: KBM Tatap Muka di Wonogiri Tunggu Rekomendasi Disdik dan Komite Sekolah

Yudi mengatakan, jika pembelajaran tatap muka itu masih dilakukan, meski di zona hijau, tetap membahayakan kesehatan anak.

Bahkan, lanjutnya, dengan minimnya kesadaran masyarakat zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Menurutnya, pembelajaran daring di tengah pandemi saat ini menjadi solusi terbaik.

“Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” kata Yudi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Sebelumnya, pihaknya telah mengusulkan masing-masing siswa memperoleh gadget dan gratis kuota internet.

Setelah dikalkulasi, dana BOS mampu mencukupi kebutuhan tersebut.

“Artinya, mencukupi. Misalnya, jika sebelumnya seragam sekolah ditanggung pemerintah maka saat ini bisa saja dialihkan dulu untuk sarpras tadi (gadget). Program-program lain yang dirasa bisa dialihkan, seperti boarding school dan pengadaan komputer bisa dialihkan dulu,” katanya.

Agar penggunaanya tepat sasaran, kata dia, maka gadget tersebut sudah di-setting hanya digunakan untuk belajar.

"Jadi gadget tak bisa digunakan untuk game online. Browsing pun hanya dibatasi situs tertentu saja," pungkasnya.