Dorong Perbaikan Ekonomi, Jabar Geliatkan Wisata Umrah via Kertajati

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meracik strategi perbaikan ekonomi di tengah pandemi.

Salah satu yang didorong adalah perjalanan wisata umrah melalui Bandara Kertajati.

Rencana ini tak terlepas dari sinyal Pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan kepada jemaah dari luar negeri.

Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) membahas strategi pemulihan.

Baca juga: Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Dedi yang juga menjabat sebagai ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar itu menilai, bisnis travel umrah bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi.

“Kami membahas bersama asosiasi umrah bagaimana strategi ke depan pascapandemi Covid-19 ini, terutama terkait perjalanan wisata umrah sekaligus mengoptimalisasi Bandara Kertajati, bahkan sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” kata dia saat dihubungi via telepon seluler, Jumat (14/8/2020).

Dalam pembahasan yang dilakukan awal di Hotel Grand Preanger pekan lalu, Pemprov Jabar bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umrah.

“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Jadi, setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), setiap minggu dilakukan perjalanan umrah dari kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” ucapnya.

Ia menambahkan, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan jika industri travel ingin tumbuh. Yakni, dibantu operasional dan promosi.

Karena itu, menurut Dedi, optimisme dari pelaku usaha harus diiringi intervensi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama kebijakan rapid test atau swab test bagi jemaah maupun pelaku perjalanan luar negeri.

Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi.

“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat, ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” kata dia.

Dua opsi haji

Sementara itu, Kemenag menyiapkan dua opsi untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Yakni, opsi normal dan opsi haji masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Opsi ini juga berdampak pada besaran biaya perjalanan ibadah haji yang bisa melonjak akibat ibadah haji masih dalam kondisi pandemi.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali mengatakan, calon jemaah haji bisa jadi tak perlu menambah biaya haji yang sudah dilunasinya dengan syarat musim haji dalam kondisi normal lagi tanpa ada pandemi Covid-19.