Tracing Klaster DPRD Maluku, Belum Ada Anggota Dewan yang Jalani Tes Swab

AMBON, KOMPAS.com - Seorang anggota DPRD Provinsi Maluku dan pegawai sekretariat dinyatakan positif Covid-19. Namun, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 belum melakukan tracing terhadap kasus tersebut.

Sekretaris Dewan Provinsi Maluku Bodewin Wattimena mengatakan, tracing baru dilakukan kepada empat pegawai sekretariat yang diduga melakukan kontak dengan pasien positif tersebut. Mereka telah menjalani tes swab.

Namun, tes swab belum dilakukan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan kontak dekat dengan pasien positif tersebut.

“Itu masih untuk pegawainya, kalau untuk (anggota DPRD) itu nanti tanya ke Dinas Kesehatan saja. Tapi sampai saat ini kayaknya belum (tracing), itu biasa mereka bikin juga kita tidak tahu,” kata Bodewin saat dikonfirmasi Kompas.com via telepon seluler, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Bodewin telah menyurati Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk melakukan tracing terhadap para anggota DPRD yang diduga berkontak erat dengan dua pasien itu.

Menurut Bodewin, pihaknya tak menolak atau menghindari proses tracing yang akan dilakukan.

DPRD Maluku, kata dia, mendukung upaya tracing untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Tidak ada penolakan, tidak ada, kita siap menerima. Maksud saya begini kita kan menunggu kita kan sudah menyurati jadi tracing ini kita menunggu saja dari dinas,” katanya.

Meski berharap tracing segera dilakukan, Bodewin mengaku hal itu tak bisa dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD Maluku.

“Tracing ini kan kita tidak bisa bilang untuk semua orang harus wawancara dengan yang terpapar nanti dia kasih keterangan siapa-siapa yang kontak erat baru dilakukan tracing kita tidak bisa mereka-reka jadi kita tunggu hasil kerja dari tim kesehatan saja,” ungkapnya.

Tanggung jawab Dinkes Kota Ambon

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Pontoh mengatakan, kewenangan tracing klaster DPRD Maluku merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Ambon.

“Tracing itu bukan dari provinsi tapi dari dinas kesehatan kabupaten kota, itu harus ada permintaan dari sana," kata Meykal saat dikonfirmasi, Kamis.

Meykal akan menanyakan perihal tracing klaster DPRD Maluku itu kepada Dinas Kesehatan Kota Ambon.

"Nanti kita tanya ulang dari kota Ambon mereka sudah tracing atau belum, kalau mereka tidak mau tracing atau mereka kekurangan tenaga baru bisa minta provinsi untuk lakukan tracing,” jelas Meykal.

Baca juga: Berstatus OTG, Anggota DPRD Maluku yang Positif Covid-19 Jalani Karantina Mandiri

Ia menegaskan, tracing wajib dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dari klaster DPRD Maluku.

“Tracing itu wajib, harus tracing. Saya tidak tahu apakah tracing ini sudah dilakukan atau belum kalau Kota Ambon bilang kita tidak lakukan tracing, kita (Pemprov) akan tracing tapi laporannya tetap ke Kota Ambon kita sudah tracing,” ungkapnya.

Tanggapan Dinkes Kota Ambon

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupessy menjelaskan, tracing terhadap anggota DPRD Maluku seharusnya dilakukan pemerintah provinsi.

“Karena biasa kalau tracing yang provinsi itu langsung dari instansi yang di bawah provinsi itu jadi biasa provinsi yang tracing tapi nanti kita koordinasi lagi,” kata Wendy saat ditemui di Desa Amahusu.

Menurut Wendy, meski berada di Kota Ambon tapi instansi tersebut berada di tingkat provinsi.

“Itu wilayah provinsi biasanya kalau pengalaman dari waktu-waktu lalu itu permintaan ke provinsi, jadi nanti besok saya koordinasi lagi dengan provinsi untuk masalah ini,” katanya.

Klaster DPRD Maluku muncul setelah salah satu anggota dewan, Samson Attapary dan seorang pegawai sekretariat dinyatakan positif Covid-19 pada 30 Juli 2020.

Baca juga: Sekda Akui Sempat Ikut Sidang Paripurna Bersama Anggota DPRD Maluku yang Positif Corona

Seminggu sebelum dinyatakan positif Covid-19, Samson sempat menjalani beberapa rapat dengan anggota DPRD lain.

Pada hari yang sama menjalani tes swab dan dinyatakan positif Covid-19, Samson sempat menghadiri rapat yang dihadiri pejabat Pemprov Maluku dan anggota DPRD lain.