Bahas Tata Ruang Ibu Kota Negara Baru, Wamen ATR Pastikan Tak Ada Penggusuran

SAMARINDA, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar konsultasi publik pertama Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) calon ibu kota negara di Samarinda, Kalimantan Timur.

Wakil Menteri ATR Surya Tjandra mengatakan tahapan konsultasi publik ini menghimpun semua harapan dari publik terkait rencana ibu kota negara, yang rencana dipindah ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.

“Ini modal awal untuk rencana kedepan. Saat ini butuh masukan dari masyarakat selain fisik, geografis tapi juga sosial budaya dan lain-lain,” ungkap Surya ditemui usai kegiatan di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Pemkab PPU Dukung Pembangunan Lanud Berskala Besar di Ibu Kota Negara Baru

Selain itu, Surya juga memastikan tidak ada pemukiman atau perkampungan di sekitar wilayah ibu kota negara yang tergusur saat pembangunan.

“Enggak ada masalah gituan (gusur) warga. Justru salah satu alasan dipilih karena enggak ada masalah gituan (gusur). Sudah dipertimbangkan,” tutur dia.

Prinsipnya pembangunan ibu kota negara ini tidak akan tergesa-gesa. Proses pembangunannya butuh waktu lama, bahkan bisa belasan tahun.

“Pengalaman di Malaysia, Putra Jaya butuh 12 tahun. Kemudian di Korea Selatan butuh 18 tahun. Jadi enggak tergesa-gesa ini,” jelas dia.

Baca juga: Tantangan Membangun Transportasi di Ibu Kota Negara Baru

Karena itu, menghimpun masukan masyarakat, mengidentifikasi peluang dan tantangan tata ruang ibu kota negara, perlu dilakukan secara matang.

"Salah satu konsen kita dalam pembangunan ibu kota negara adalah konservasi lingkungan. Itu yang paling penting," sebutnya.