Dana Rp 170 Triliun Masih di Bank, Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

BANDUNG, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kuartal III.

“Secara nasional saya masih melihat, anggaran (APBD) masih ada di bank Rp 170 triliun,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke Bandung, Selasa (11/8/2020).

Melihat besarnya anggaran yang masih di bank, artinya realisasi anggaran memerlukan kecepatan.

“Kuncinya ada di kuartal III yakni Juli-Agustus-September 2020 agar kita tidak masuk kategori resesi ekonomi,” ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Akui Butuh Kerja Keras untuk Hindari Resesi Ekonomi

Jika setiap kepala daerah mempercepat belanjanya, ia optimistis, pertumbuhan ekonomi di kuartal III akan lebih baik dibanding kuartal II.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I/2020 bergerak positif di angka 2,97 persen. Namun angka tersebut berubah menjadi negatif di kuartal II/2020 menjadi -5,32 persen.

Untuk memperbaiki hal tersebut, pihaknya memberikan berbagai stimulus ekonomi. Di antaranya memberikan bantuan terhadap 13 juta pekerja. Mereka adalah orang-orang di luar 10 juta orang yang mengikuti program kartu prakerja.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan modal kerja darurat Rp 2,4 juta untuk 13 juta UMKM. Bantuan tersebut akan keluar 1-2 minggu ke depan.

“Stimulus ekonomi ini diberikan agar daya beli bisa naik, konsumsi naik, sehingga pertumbuhan ekonomi kita secara nasional lebih baik,” ucap Jokowi.

Inovasi ekonomi

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar membuat beberapa inovasi untuk menumbuhkan perekonomian. 

Seperti program Jaga Lembur, dimana terdapat 70.000 warga di level kampung mengikuti kegiatan padat karya. Selain itu, berbagai proyek pemerintah akan mendahulukan korban PHK.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Bersyukur

Di Jabar sendiri, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 -5,98 persen, terkontraksi lebih dalam dari nasional -5,32 persen. Hal ini karena terganggungnya sektor manufaktur.

“Sudah ada beberapa ide untuk menumbuhkan kembali sektor manufaktur,” pungkas dia.