Kompas.com - 05/08/2020, 13:20 WIB
Ilustrasi masker anak shutterstockIlustrasi masker anak

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mulai memberlakukan sanksi denda bagi seseorang tak pakai masker wajib membayar Rp 50.000 atau sanksi berupa teguran dan kerja sosial mulai 1 Agustus 2020.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya (Perwalkot) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 11 ayat 2 peraturan daerah tersebut tertulis setiap masyarakat yang tak mengenakan masker di tempat umum akan dikenakan sanksi berupa teguran, kerja sosial, atau denda Rp 50.000.

Baca juga: Puluhan Warga Tasikmalaya Keracunan, Diduga dari Telur Nasi Kotak

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, sanksi bagi pelanggar tak pakai masker tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai dari peneguran dan kalau tak diindahkan akan disanksi denda bayar atau kerja sosial seperti menyapu atau memungut sampah.

"Penerapannya tidak langsung denda, tapi ada teguran, kerja sosial, baru denda. Gimana konteks petugas di lapangan. Dalam hal ini, yang ditugaskan adalah Satpol PP," jelas Budi kepada Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Dalam pelaksanannya, lanjut Budi, pelanggar akan mendapatkan tanda bukti berupa surat denda tak mematuhi aturan protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Laiknya seperti surat denda tilang, surat denda pelanggar tak pakai masker pun sudah disiapkan jika nantinya ditemukan warga tak memakai masker.

Baca juga: Terjaring Razia karena Tak Pakai Masker, 63 Warga Pontianak Jalani Tes Swab

Pelanggar yang kena denda tak akan dipungut langsung di lapangan. Masyarakat yang dikenai sanksi denda akan ditahan KTP-nya sebagai jaminan. Setelah itu, harus membayarkan denda dengan melakukan transfer ke rekening kas daerah. 

"Jadi mekanismenya seperti tilang. Dikasih surat, KTP pelanggar ditahan sebagai jaminan, baru transfer ke rekening, ada buktinya baru dikembalikan KTP-nya. Jadi tidak boleh ada transaksi di lapangan dengan petugas atau tak boleh bayar pakai uang tunai saat disanksi oleh petugas," tambah Budi.

Dalam melaksanakan Perwalkot tersebut, Budi telah meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk berada di beberapa pusat fasilitas umum.

Mulai dari pusat perbelanjaan, taman, tempat ibadah, dan fasilitas umum lain atau pusat keramaian warga wilayah perkotaan.

"Perwalkot ini sejatinya untuk menyadarkan warga penting pakai masker untuk kesehatan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini masyarakat semakin sadar. Apa susahnya pakai masker saat berada di fasilitas umum. Aturan ini untuk kepentingan mereka juga," pungkasnya. 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Dorong Pendapatan UMKM, Walkot Maidi Minta ASN Belanja Sembako di Toko Terdekat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X