Tak Pakai Masker di Tasikmalaya Wajib Bayar Denda Rp 50.000

Kompas.com - 05/08/2020, 13:20 WIB
Ilustrasi masker anak shutterstockIlustrasi masker anak

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mulai memberlakukan sanksi denda bagi seseorang tak pakai masker wajib membayar Rp 50.000 atau sanksi berupa teguran dan kerja sosial mulai 1 Agustus 2020.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya (Perwalkot) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 11 ayat 2 peraturan daerah tersebut tertulis setiap masyarakat yang tak mengenakan masker di tempat umum akan dikenakan sanksi berupa teguran, kerja sosial, atau denda Rp 50.000.

Baca juga: Puluhan Warga Tasikmalaya Keracunan, Diduga dari Telur Nasi Kotak

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, sanksi bagi pelanggar tak pakai masker tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai dari peneguran dan kalau tak diindahkan akan disanksi denda bayar atau kerja sosial seperti menyapu atau memungut sampah.

"Penerapannya tidak langsung denda, tapi ada teguran, kerja sosial, baru denda. Gimana konteks petugas di lapangan. Dalam hal ini, yang ditugaskan adalah Satpol PP," jelas Budi kepada Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Dalam pelaksanannya, lanjut Budi, pelanggar akan mendapatkan tanda bukti berupa surat denda tak mematuhi aturan protokol kesehatan.

Laiknya seperti surat denda tilang, surat denda pelanggar tak pakai masker pun sudah disiapkan jika nantinya ditemukan warga tak memakai masker.

Baca juga: Terjaring Razia karena Tak Pakai Masker, 63 Warga Pontianak Jalani Tes Swab

Pelanggar yang kena denda tak akan dipungut langsung di lapangan. Masyarakat yang dikenai sanksi denda akan ditahan KTP-nya sebagai jaminan. Setelah itu, harus membayarkan denda dengan melakukan transfer ke rekening kas daerah. 

"Jadi mekanismenya seperti tilang. Dikasih surat, KTP pelanggar ditahan sebagai jaminan, baru transfer ke rekening, ada buktinya baru dikembalikan KTP-nya. Jadi tidak boleh ada transaksi di lapangan dengan petugas atau tak boleh bayar pakai uang tunai saat disanksi oleh petugas," tambah Budi.

Dalam melaksanakan Perwalkot tersebut, Budi telah meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk berada di beberapa pusat fasilitas umum.

Mulai dari pusat perbelanjaan, taman, tempat ibadah, dan fasilitas umum lain atau pusat keramaian warga wilayah perkotaan.

"Perwalkot ini sejatinya untuk menyadarkan warga penting pakai masker untuk kesehatan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya peraturan ini masyarakat semakin sadar. Apa susahnya pakai masker saat berada di fasilitas umum. Aturan ini untuk kepentingan mereka juga," pungkasnya. 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kampanye Terakhir, Ganjar Minta Paslon dan Parpol Tak Kerahkan Simpatisan Turun ke Jalan

Hari Kampanye Terakhir, Ganjar Minta Paslon dan Parpol Tak Kerahkan Simpatisan Turun ke Jalan

Regional
Meninggal dengan Luka Lebam, Bocah 7 Tahun Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Terbongkar Saat Akan Dimakamkan

Meninggal dengan Luka Lebam, Bocah 7 Tahun Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Terbongkar Saat Akan Dimakamkan

Regional
Kronologi Ditemukannya Kerangka Manusia di Hutan Probolinggo, Berawal dari Warga Bersihkan Lahan

Kronologi Ditemukannya Kerangka Manusia di Hutan Probolinggo, Berawal dari Warga Bersihkan Lahan

Regional
2 Anggota DPRD Kota Bima Dirawat di RS Setelah Positif Covid-19

2 Anggota DPRD Kota Bima Dirawat di RS Setelah Positif Covid-19

Regional
Gempa 5,5 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tak Berpontensi Tsunami

Gempa 5,5 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tak Berpontensi Tsunami

Regional
Ketinggian Banjir di Aceh Utara Mencapai 2 Meter, 5 Desa Terisolir, Warga Mengungsi

Ketinggian Banjir di Aceh Utara Mencapai 2 Meter, 5 Desa Terisolir, Warga Mengungsi

Regional
Fakta Istri Aniaya Suaminya dengan Kapak hingga Tewas, Berawal dari Pulang Mabuk

Fakta Istri Aniaya Suaminya dengan Kapak hingga Tewas, Berawal dari Pulang Mabuk

Regional
Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Jabar Membaik di Triwulan Keempat

Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Jabar Membaik di Triwulan Keempat

Regional
Bawaslu Minta Pemkab Semarang Tak Salurkan Bansos Selama Masa Tenang Pilkada

Bawaslu Minta Pemkab Semarang Tak Salurkan Bansos Selama Masa Tenang Pilkada

Regional
Cerita Korban Banjir Medan, Tak Sangka Bisa Lintasi Banjir Setinggi Dada, Padahal Gendong 2 Anak

Cerita Korban Banjir Medan, Tak Sangka Bisa Lintasi Banjir Setinggi Dada, Padahal Gendong 2 Anak

Regional
Fakta Terkini Gunung Semeru Meletus, Potensi Lahar Dingin hingga Imbauan Khofifah

Fakta Terkini Gunung Semeru Meletus, Potensi Lahar Dingin hingga Imbauan Khofifah

Regional
5 Kecamatan Terendam Banjir di Aceh Utara, Warga: Kami Puluhan Tahun Langganan Banjir...

5 Kecamatan Terendam Banjir di Aceh Utara, Warga: Kami Puluhan Tahun Langganan Banjir...

Regional
Akibat Guguran Lava, Morfologi Gunung Merapi Berubah, Permukaan Kawah Terangkat

Akibat Guguran Lava, Morfologi Gunung Merapi Berubah, Permukaan Kawah Terangkat

Regional
Paslon Pilkada Cianjur Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bawaslu hanya Bisa Menegur

Paslon Pilkada Cianjur Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bawaslu hanya Bisa Menegur

Regional
Penerima Dana PKH Direncanakan Maksimal 5 Tahun, Digilir untuk Keluarga Miskin Lain

Penerima Dana PKH Direncanakan Maksimal 5 Tahun, Digilir untuk Keluarga Miskin Lain

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X