Derita Warga Rusunawa di Makassar, Meteran Listrik Rusak Tapi Tagihan Justru Naik

Kompas.com - 05/08/2020, 10:56 WIB
Rumah Susun Warga (Rusunawa) di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Makassar, Selasa (4/8/2020). KOMPAS.COM/HIMAWANRumah Susun Warga (Rusunawa) di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Makassar, Selasa (4/8/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ratusan penghuni Rumah Susun Sewa ( Rusunawa) di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan, mendatangi kantor pengelola, Selasa (4/8/2020).

Mereka melampiaskan emosi karena mahalnya tagihan listrik dan air sejak pergantian pengurus awal 2019 lalu.

"Yang kami tuntut ini pengelolanya. Kenapa sampai air dan listrik itu pembayarannya mahal sekali," ujar salah satu penghuni Rini, Selasa (4/8/2020).

Baca juga: Warga Rusunawa Pesakih Keluhkan Kualitas Air PAM

Padahal, terdapat puluhan meteran listrik rusak, namun tagihan justru naik.

Rini mengaku sebulan harus membayar listrik dan air mencapai Rp 600.000.

Dikatakannya, pembayaran ini bisa berubah jika warga melayangkan protes kepada pihak pengelola.

"Padahal sebelum-sebelumnya pembayaran kayak saya per bulan air, listrik Rp 100.000 sampai Rp 150.000," ujar Rini.

Baca juga: Tunggakan Sewa Rusunawa hingga Juni 2020 Mencapai Rp 71 Miliar

Senada dengan Rini, Maskur mengeluhkan kenaikan tagihan listrik dan air dirasakan sejak bulan Januari hingga Juni tahun ini.

Dia mengatakan, pengelola tidak pernah transparan terkait besaran tagihan listrik dan air yang dibebankan kepada warga.

"Seperti data listrik, setelah direkap dari data pengelola tidak sinkron. Ada selisih besar di situ. Kalau air tidak pernah melebihi Rp 5 juta," kata Maskur.

Setelah warga bersama lembaga mahasiswa dan organisasi masyarakat mengkaji setoran warga dengan jumlah biaya untuk membayar air dan listrik, Maskur mengatakan ada selisih besar.

Baca juga: Masuk Timor Tengah Utara, Wajib Jalani Karantina di Rusunawa

Dia mencontohkan di Rusun Panambungang dengan jumlah 198 unit selalu melebihi Rp 5 juta karena warga menyetorkan uang sebesar Rp 60.000 hingga Rp 100.000.

"Padahal setelah kami hitung-hitung setiap unit khusus di Rusun Panambungang 198 unit kamar (kalau) dirata-ratakan saja Rp 30.000 pembayaran airnya itu sudah menghasilkan Rp 5,9 juta," ucap Maskur.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kota Makassar Haeruddin Tamrin berjanji akan menuntaskan permasalahan tersebut.

Dia mengaku sudah menemui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Fatur Rahim untuk mengganti struktur pengelola rusunawa saat ini.

Haeruddin mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak inspektorat Kota Makassar untuk menginvestigasi dugaan pungli yang dilakukan pihak pengelola yang diadukan warga.

"Semua pengelolanya kita non-aktifkan. Kita ganti. Investigasinya pasti akan berjalan. Kita tunggu hasilnya dari inspektorat bagaimana nanti," ujar Haeruddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X