Dicopot oleh Bupati Ogan Ilir, Seorang ASN Mengadu ke Komisi ASN

Kompas.com - 03/08/2020, 20:56 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

INDRALAYA, KOMPAS.com - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, bernama Ardha Munir menuntut agar dirinya dikembalikan pada jabatan sebelumnya atau diberi jabatan setara.

Ardha merasa dirugikan dengan keputusan Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam yang mencopot jabatannya dari Kepala Bagian Hukum dan HAM di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut dia, pencopotan tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Ardha Munir merasa bingung dan kecewa dengan pencopotan dirinya.

Baca juga: Kisah Sultan, Berjalan Kaki Jualan Onde supaya Bisa Belajar Online

Sebab selama menduduki jabatan tersebut selama 7 tahun, dia merasa tidak pernah melanggar displin pegawai dan berkinerja baik.

Atas kinerjanya itu, bahkan Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam pernah mendapatkan piagam penghargaan di bidang hukum dan HAM dari Menteri Hukum dan HAM.

"Saya dicopot begitu saja tanpa prosedur yang jelas. Saya bahkan pernah membuat Bupati Ogan Ilir mendapat penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM selama menjabat," kata Ardha dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/3020).

Baca juga: Membesuk Suami di Rutan, Perempuan Ini Ikut Dijebloskan ke Tahanan

Merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, Ardha Munir melaporkan permasalahan yang menimpa dirinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

Menurut Ardha, KASN akan menelusuri dengan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Ogan Ilir.

"Sebagaimana tertuang dalam surat Komisi ASN tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto, menemukan memang benar telah terjadi pelanggaran prosedural dalam pemberhentian saya tersebut," kata Ardha.

Menurut Ardha, Bupati Ogan Ilir diminta supaya dia dikembalikan ke jabatannya semula, atau pada posisi lain yang setara.

Ardha mengatakan, Bupati diberi waktu selama 14 hari untuk melaksanakan perintah dari KASN.

"Namun hingga saat ini, sudah lebih dari 14 hari, saya masih terkatung-katung sebagai staf biasa di Inspektorat OI," kata Ardha.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X