21 SMP di Surabaya Akan Kembali Dibuka, Protokol Kesehatan Diperketat

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Surabaya berencana membuka pertemuan tatap muka di 21 SMP yang ada di Surabaya, Jawa Timur.

21 SMP yang mewakili negeri dan swasta itu dibuka sebagai pilot project sekolah yang mulai melakukan tatap muka saat pandemi Covid-19. 

Namun, sebelum direalisasikan, masing-masing sekolah melaksanakan simulasi terkait protokol kesehatan terlebih dulu.

Baca juga: Ini Penyebab Ustaz Asmala dan Epin Meninggal Saat Sembelih Hewan Kurban di Hari yang Sama

Hari ini atau Senin (3/8/2020), dua sekolah negeri di Kota Surabaya, yakni SMPN 15 dan SMPN 3 Surabaya melaksanakan simulasi protokol kesehatan proses belajar mengajar di sekolah.

Simulasi yang berlangsung di kedua sekolah tersebut diperankan oleh karyawan serta para guru.

Baca juga: Prank Daging Isi Sampah Diakui Settingan untuk Konten, Keluarga Berharap YouTuber Edo Dibebaskan

Kepala Bidang Sekolah Menengah Dispendik Kota Surabaya, Sudarminto mengatakan, sebelum proses belajar mengajar di sekolah diputuskan, masing-masing sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project wajib menyerahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan.

Kemudian, tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan monitoring kesiapan di lapangan dan dilanjutkan dengan simulasi protokol kesehatan.

"Simulasi itu memberikan gambaran ketika anak (peserta didik) mulai masuk ke sekolah, proses pembelajaran di sekolah, hingga pulang ke rumah," kata Sudarminto saat dikonfirmasi, Senin.

Mengenai gambaran simulasi protokol kesehatan di sekolah, pertama, sebelum masuk gerbang sekolah peserta didik wajib dicek suhu tubuhnya menggunakan thermo gun.

Kemudian mereka diarahkan untuk cuci tangan dengan sabun dan masuk antrian ke bilik disinfektan.

"Sebelum anak-anak mengikuti action materi pelajaran itu sendiri, maka yang dilakukan guru adalah mengingatkan protokol kesehatan terlebih dahulu, baru dilakukan pembelajaran," ujar Sudarminto.

SOP protokol kesehatan tak hanya diterapkan saat peserta didik mengikuti proses belajar di kelas, tetapi juga dirancang ketika peserta didik ingin ke toilet atau melakukan aktivitas lain.

"Bahkan ketika mereka peserta didik pulang sekolah juga di-SOP kan," kata dia.

Ketika proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan, kapasitas jumlah peserta didik setiap kelas beserta jam pelajaran juga dikurangi.

Untuk itu diimbau pihak sekolah agar mengutamakan mata pelajaran yang dinilai esensial.

"Tidak harus seluruh mata pelajaran, dan jam pelajaran tidak harus 45 menit, bisa 25 menit. Kemudian yang masuk (peserta didik) tidak perlu 100 persen, mungkin bisa 25 persen atau 50 persen, tergantung kesiapan sarana prasarana sekolah," kata dia.

Pihak sekolah juga wajib memberlakukan protokol ketat bagi warga yang masuk ke lingkungan sekolah.

Tak hanya bagi peserta didik, guru atau pun karyawan yang memiliki penyakit penyerta dilarang masuk sekolah.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Jadi anak nanti yang punya penyakit bawaan ya tidak perlu masuk. Termasuk orangtuanya yang tidak mengizinkan (anak ke sekolah), tidak perlu masuk. Faktornya banyak, jadi gurunya harus sehat, sekolahnya harus komplet protokolnya, anaknya juga harus sehat," ujar dia.

Ia memastikan simulasi yang berlangsung hari ini akan dievaluasi bersama tim ahli dan Gugus Tugas Covid-19 Surabaya.

Hasil simulasi akan dibahas bersama sebelum sekolah itu diputuskan boleh melaksanakan proses belajar mengajar melalui tatap muka.

"Menunggu hasil rapat evaluasi bersama tim ahli, komite sekolah, dinas pendidikan, serta Gugus Tugas," kata dia.

Kepala SMPN 15 Surabaya Shahibur Rachman menyampaikan, pihaknya bersama 20 sekolah lain ditunjuk sebagai pilot project terkait kesiapan proses belajar mengajar di sekolah.

Kesiapan proses belajar mengajar ini di antaranya meliputi sarana prasarana, SOP protokol kesehatan, hingga Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah.

Jika nantinya SMPN 15 Surabaya diputuskan boleh melaksanakan PBM di sekolah, pihaknya akan menerapkan mekanisme kuota peserta didik 25 persen.

Misalnya peserta didik kelas 7, 8 dan 9 masuk, tetapi jumlah kuotanya masing-masing 25 persen.

"Itu yang nanti kita tata sesuai dengan kapasitas yang ada di kelas," ujar dia.