DPRD Jember Belum Kirim Berkas Pemakzulan ke MA, Ini Alasannya

JEMBER, KOMPAS.com – DPRD Jember masih terus menyusun berkas pemakzulan yang hendak dikirim pada Mahkamah Agung (MA).

Sampai sekarang, penyusunan berkas tersebut masih belum selesai.

Salah satu alasannya karena lembaga legislatif tersebut tidak memiliki tim ahli.

“Kami masih menunggu beberapa lampiran bukti pelanggaran bupati,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kepada Kompas.com, di DPRD Jember, Senin (3/8/2020).

Dia menuturkan, tak mudah untuk menyusun berkas tersebut, karena harus melibatkan ahli Hukum Tata Negara (HTN).

Baca juga: Pasca Pemakzulan, 11 Parpol Berkumpul Anggap Bupati Jember Musuh Bersama

Dia menilai, yang mengetahui kelengkapan dan kelayakan berkas merupakan pakar HTN.

Ketika berkas sudah dinilai lengkap dan layak, baru akan dikirim ke MA.

Itqon berharap bulan Agustus ini berkas pemakzulan sudah bisa dikirim ke MA.

“Agar tidak terkesan kami mengulur-ngulur,” ujar dia.

Proses pemberkasan cukup lama karena DPRD Jember tidak memiliki tim ahli. Bupati tidak berkenan menganggarkan tim ahli.

Padahal, keberadaan tim ahli DPRD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. 

“Distabilo merah anggarannya oleh bupati,” ujar dia.

Akibatnya, DPRD Jember tidak bisa menganggarkan untuk tim ahli.

Akhirnya, DPRD Jember secara swadaya meminta pendapat pada sejumlah akademisi yang merupakan pakar HTN.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menambahkan, ada ratusan alat bukti dan pendukung yang akan dikirim ke MA.

“Kami kewalahan mengumpulkan bukti, ada sekitar 120 item berkas, 15 video rekaman, dan 80 bukti pendukung lainnya,” terang politisi Gerindra tersebut.

Baca juga: Bupati Jember Faida Sebut Pemakzulan oleh DPRD Berkaitan dengan Pilkada

Menurut dia, tidak ada batasan waktu penyerahan berkas kepada MA.

Sampai sekarang, DPRD Jember fokus pada proses penyusunan berkas tersebut.

DPRD Jember menargetkan berkas tersebut bisa diselesaikan selama sebulan ke depan.

Sebelumnya, DPRD Jember memutuskan memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik.

Pemakzulan melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digelar Rabu (22/7/2020).

Semua fraksi sepakat untuk memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.