Kompas.com - 26/07/2020, 16:29 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat mendorong pemerintah pusat segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama mengenai pesantren menyusul lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Dorongan tersebut disampaikan dalam sebuah dialog virtual dengan tema "1.000 Ulama untuk Perda Pesantren". Dialog ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Harlah ke-22 PKB.

Baca juga: Wagub Uu Tegaskan Komitmen Jabar untuk Terbitkan Perda Pesantren

Dialog virtual melalui aplikasi zoom itu diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai pelosok tanah air.

"Perda Pesantren yang sedang dibahas di DPRD Jabar ini adalah langkah maju karena seringkali pemerintah berdalih ketika ingin membina atau memfasilitasi pondok pesantren, tidak ada regulasinya," ujar Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda yang tampil sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut saat ditemui di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Sabtu (25/07/2020).

Perda Pondok Pesantren di Jawa Barat, lanjut Huda, akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah dalam mengembangkan, memfasilitasi proses pendidikan, dakwah Islam, termasuk pemberdayaan ekonomi santri maupun masyarakat secara luas di Jawa Barat.

"Ponpes di seluruh Jawa Barat perlu mendapatkan prioritas pembangunan. Kalau Jawa Barat ingin berhasil, salah satu elemen yang harus didukung penuh adalah pondok pesantren termasuk seluruh jaringan alumninya. Inilah sumber daya yang sesungguhnya bisa diwujudkan di Jawa Barat," tegas Huda yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR RI ini.

Huda mengungkapkan, semua elemen pesantren di Jawa Barat sangat berharap Perda Pesantren secepatnya bisa disahkan.

"Karena kendala yang ada saat ini adalah legal standing-nya di pusat, yang mengakibatkan perda ini ter-pending (tertunda)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perda Pondok Pesantren DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi menjelaskan, tujuan pembentukan perda pondok pesantren adalah agar fungsi dakwah dan pendidikan di pesantren berjalan secara sistematis sesuai dengan undang-undang.

Soal fungsi pemberdayaan ekonomi, bukan hanya untuk santri saja, tetapi akan menjangkau  masyarakat secara luas di luar pesantren.

"Dan connecting antar-pesantren juga bisa terjalin. Dan, perda ini bisa menjadi landasan pencapaian target Jabar juara lahir batin tentunya," ungkap ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat ini.

Baca juga: Pengasuh Pondok Pesantren Positif Covid-19, Seratusan Santri Bakal Rapid Test

Selain itu, lanjut Sidkon, Perda pondok pesantren Jawa Barat diharapkan bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh pemerintah provinsi dan daerah di Indonesia terkait perhatiannya terhadap pesantren.

"Maka kita ingin mengetuk pintu para wakil rakyat khususnya di Komisi VIII DPR RI bahwa di Jawa Barat dan juga daerah lain sangat membutuhkan cantolan hukum untuk membentuk perda tentang pesantren ini," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

Regional
USAID dan CCBO Kagum dengan Aksi Warga Kelola Sampah di Makassar

USAID dan CCBO Kagum dengan Aksi Warga Kelola Sampah di Makassar

Regional
Peringati HUT Ke-127 Kota Negara, Bupati Jembrana Ikuti Pawai Budaya Jagat Kerthi

Peringati HUT Ke-127 Kota Negara, Bupati Jembrana Ikuti Pawai Budaya Jagat Kerthi

Regional
Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

Regional
Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan

Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan

Regional
Bekerja Sama dengan TP PKK, Pemkab Jembrana Salurkan 15,1 Ton Beras Bansos

Bekerja Sama dengan TP PKK, Pemkab Jembrana Salurkan 15,1 Ton Beras Bansos

Regional
Kasus Covid-19 Naik, Bupati Wonogiri Minta Warga Taati Prokes

Kasus Covid-19 Naik, Bupati Wonogiri Minta Warga Taati Prokes

Regional
Momen HUT Ke-77 RI, Bupati Jekek Ajak Warga Bangun Kembali Harapan yang Hilang

Momen HUT Ke-77 RI, Bupati Jekek Ajak Warga Bangun Kembali Harapan yang Hilang

Regional
HUT Ke-77 RI, Walkot Madiun Minta Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Hal-hal Positif

HUT Ke-77 RI, Walkot Madiun Minta Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Hal-hal Positif

Regional
Pemkot Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Rayakan HUT Ke-77 RI

Pemkot Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Rayakan HUT Ke-77 RI

Regional
Momen HUT Ke-77 RI, Ganjar Ajak Mantan Napiter Berikan Pemahaman Bahaya Intoleransi dan Radikalisme

Momen HUT Ke-77 RI, Ganjar Ajak Mantan Napiter Berikan Pemahaman Bahaya Intoleransi dan Radikalisme

Regional
HUT Ke-77 RI, Pemkab Trenggalek Beri Ruang Berekspresi bagi Penari Anak-anak

HUT Ke-77 RI, Pemkab Trenggalek Beri Ruang Berekspresi bagi Penari Anak-anak

Regional
Peringati HUT Ke-77 RI, Desa Wisata Tebing Lingga Siap Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa

Peringati HUT Ke-77 RI, Desa Wisata Tebing Lingga Siap Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa

Regional
Peringati HUT Ke-72 Jateng, Bupati Blora Kenakan Pakaian Adat Sikep Samin

Peringati HUT Ke-72 Jateng, Bupati Blora Kenakan Pakaian Adat Sikep Samin

Regional
Bupati Jekek Minta Gerakan Pramuka Peka Terhadap Persoalan Bangsa dan Penderitaan Sesama

Bupati Jekek Minta Gerakan Pramuka Peka Terhadap Persoalan Bangsa dan Penderitaan Sesama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.