Respons Sunda Wiwitan soal Belum Adanya IMB untuk Makam Sesepuh

KUNINGAN, KOMPAS.com – Girang Pangaping Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, Okky Satrio Djati, merespons pernyataan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, soal pembangunan makam sesepuh yang disebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Okky Satrio Djati menyampaikan, Sunda Wiwitan sudah melayangkan surat yang berisi mempertanyakan syarat-syarat pembuatan IMB.

Mulai soal regulasinya, termasuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk bangunan makam tersebut pada 1 Juli 2020.

“Kami pertanyakan syarat-syarat untuk terbitnya IMB atas makam ini. Karena kami tetap yakin ini makam. Tapi tanggal 14 Juli, langsung dikeluarkan surat penolakan. Alasannya tertulis dalam surat, karena belum ada regulasinya. Nah pemerintah mengakui belum ada regulasinya, tapi sudah melakukan penyegelan,” kata Okky kepada wartawan saat ditemui Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Bakal Makam Sunda Wiwitan Disegel, Ridwan Kamil Minta Tak Ada Persekusi Sepihak

Okky kecewa sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang sudah bertindak melakukan penyegelan sebelum ada ketetapan hukum pasti.

Dia mengajak pemerintah daerah agar duduk bersama untuk merancang kekosongan hukum.

Mestinya hal ini, kata Okky, menjadi tugas legislatif, bukan tugas rakyat.

Sebagai warga negara Indonesia, Okky ingin Sunda Wiwitan mendapatkan persamaan hak sebagaimana warga umumnya.

Dia minta peran dan fungsi pemerintah, melalui pemerintah daerah, harus dilakukan: yakni mengayomi semua golongan tanpa membeda-bedakan.

“Kalau belum ada regulasinya, belum ada juklak-juknisnya, semestinya, peraturan itu tidak bisa diterapkan,” tegas Okky menyoroti kekosongan regulasi.

Baca juga: Diskriminasi di Rumah Sendiri, Menyoal Penyegelan Bakal Makam Tokoh Sunda Wiwitan

Sunda Wiwitan, kata Okky, juga tidak bisa terima, bila dasar penyegelan yang dilakukan pemerintah terhadap rencana makam ini, karena penolakan dan tekanan dari beberapa golongan tertentu.

Pemerintah daerah seharusnya melihat dasar hukum negara, semuanya sama di mata hukum.

“Kami tidak bisa terima kalau alasannya karena tekanan, atau menjaga kondusifitas. Kita ini negara hukum, masa hukum negara kalah sama tekanan kelompok-kelompok tertentu,” kata Okky.