Kompas.com - 25/07/2020, 15:39 WIB

KUNINGAN, KOMPAS.com – Girang Pangaping Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, Okky Satrio Djati, merespons pernyataan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, soal pembangunan makam sesepuh yang disebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Okky Satrio Djati menyampaikan, Sunda Wiwitan sudah melayangkan surat yang berisi mempertanyakan syarat-syarat pembuatan IMB.

Mulai soal regulasinya, termasuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk bangunan makam tersebut pada 1 Juli 2020.

“Kami pertanyakan syarat-syarat untuk terbitnya IMB atas makam ini. Karena kami tetap yakin ini makam. Tapi tanggal 14 Juli, langsung dikeluarkan surat penolakan. Alasannya tertulis dalam surat, karena belum ada regulasinya. Nah pemerintah mengakui belum ada regulasinya, tapi sudah melakukan penyegelan,” kata Okky kepada wartawan saat ditemui Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Bakal Makam Sunda Wiwitan Disegel, Ridwan Kamil Minta Tak Ada Persekusi Sepihak

Okky kecewa sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang sudah bertindak melakukan penyegelan sebelum ada ketetapan hukum pasti.

Dia mengajak pemerintah daerah agar duduk bersama untuk merancang kekosongan hukum.

Mestinya hal ini, kata Okky, menjadi tugas legislatif, bukan tugas rakyat.

Sebagai warga negara Indonesia, Okky ingin Sunda Wiwitan mendapatkan persamaan hak sebagaimana warga umumnya.

Dia minta peran dan fungsi pemerintah, melalui pemerintah daerah, harus dilakukan: yakni mengayomi semua golongan tanpa membeda-bedakan.

“Kalau belum ada regulasinya, belum ada juklak-juknisnya, semestinya, peraturan itu tidak bisa diterapkan,” tegas Okky menyoroti kekosongan regulasi.

Baca juga: Diskriminasi di Rumah Sendiri, Menyoal Penyegelan Bakal Makam Tokoh Sunda Wiwitan

Sunda Wiwitan, kata Okky, juga tidak bisa terima, bila dasar penyegelan yang dilakukan pemerintah terhadap rencana makam ini, karena penolakan dan tekanan dari beberapa golongan tertentu.

Pemerintah daerah seharusnya melihat dasar hukum negara, semuanya sama di mata hukum.

“Kami tidak bisa terima kalau alasannya karena tekanan, atau menjaga kondusifitas. Kita ini negara hukum, masa hukum negara kalah sama tekanan kelompok-kelompok tertentu,” kata Okky.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Evaluasi Kinerja Pembangunan Pemkab Sumedang, Bupati Dony: IPM Sumedang Peringkat Ketiga Se-Jabar

Regional
Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Genap 4 Tahun Pimpin Sumedang, Dony-Erwan Paparkan Capaian Kinerja di Berbagai Bidang

Regional
Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Wujudkan Keinginan Pedagang, Bobby Nasution Resmikan Pasar Aksara di Deli Serdang

Regional
Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Portal Media Center Riau Berhasil Raih Penghargaan Anugerah Media Center Daerah 2022

Regional
Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Regional
Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Regional
Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.