Bupati Jember Faida Sebut Pemakzulan oleh DPRD Berkaitan dengan Pilkada

JEMBER, KOMPAS.com – Bupati Jember Faida menilai pemakzulan dirinya oleh DPRD Jember ada kaitannya dengan Pilkada Jember 2020.

Pada Pilkada Jember 2020, Faida memutuskan untuk maju melalui jalur independen.

“Saya menyadari tahun ini tahun politik. Apalagi saya incumbent maju lagi dari jalur independen,” kata Faida usai kegiatan pengajian "Malam Jumat Manis" di pendopo Wahyawibawagraha Jember, Kamis (23/7/2020). 

Baca juga: Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Faida: Ada Mekanisme yang Tidak Dipenuhi

Faida mengaku sudah mendapatkan 146.000 dukungan masyarakat Jember untuk maju lewat jalur perseorangan.

KPU sudah melakukan verifikasi faktual dan menyatakan dukungan tersebut sah. 

Bupati perempuan pertama di Jember ini mengaku memilih jalur independen merupakan jalan hidup yang harus dilaluinya.

Dia menilai itu adalah takdir yang dipilih Allah untuk berjuang di Jember.

Faida membantah keputusan maju lewat jalur perseorangan mengindikasikan dirinya anti- partai politik.

“Ini mengesankan saya anti-partai politik, saya kira tidak demikian,” ujar dia.

Baca juga: Dimakzulkan DPRD, Apa yang Akan Dilakukan Bupati Jember Faida?

Pihakya keluarga juga sudah memberikan dukungan terhadap pilihan tersebut.

Meski sudah dimakzulkan, Faida tetap menjalankan tugas seperti biasanya.

“Pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya. Tidak semudah itu menurunkan bupati, ini amanah dari rakyat," ujar dia, 

Baca juga: Penyebab Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD

Pada tahun 2015, pasangan Faida-Muqiet didukung oleh PDI-P, Nasdem, PAN, dan Hanura.

Namun, kali ini faidaFmemilih mendaftar melalui jalur independen dan tak lagi menggandeng Muqiet sebagai wakilnya.

Faida menggandeng Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Pasangan tersebut mendeklarasikan diri pada 22 Februari 2020 di rumah Faida.

Selanjutnya, pada 23 Februari, keduanya mendaftar lewat jalur independen ke KPU Jember.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Jember memutuskan memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik, yakni melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 22 Juli 2020.

Semua fraksi sepakat untuk memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.