Pakar Sebut Pemakzulan Bupati Jember Faida Sesuai Prosedur

Kompas.com - 23/07/2020, 20:09 WIB
Bupati Jember Faida menunjukkan pelunasan biaya perawatan TKI asal Jember, Jawa Timur, Amintyas Wahyudi, yang sempat tertahan selama 16 hari di Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Dokumentasi Bupati Jember, Faida.Bupati Jember Faida menunjukkan pelunasan biaya perawatan TKI asal Jember, Jawa Timur, Amintyas Wahyudi, yang sempat tertahan selama 16 hari di Hospital Kuala Lumpur, Malaysia.

JEMBER, KOMPAS.com – Pakar kebijakan publik dari Universitas Jember Hermanto Rohman mengatakan, pemakzulan Bupati Jember Faida yang dilakukan DPRD sesuai prosedur.

Proses menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) dilakukan setelah pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

“Rekomendasi dari hak angket adalah DPRD harus menjalankan HMP,” kata Hermanto Kompas.com saat ditemui Kompas.com di Fisip Unej, Kamis (23/7/2020).

Menurut dia, rekomendasi hak angket terkait HMP harus diusulkan minimal satu fraksi di DPRD Jember. Hal itu tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2018.

Setelah itu, anggota DPRD yang mengusulkan harus menyiapkan materinya seperti yang tertuang dalam Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Pasal itu berbunyi, pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan atau hak angket.

Baca juga: 6 Bulan Berada di Jakarta, Bupati Yahukimo: Saya Tidak ke Kantor Alasannya Covid-19

Kemudian, materi tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD Jember. Ketika pimpinan dewan menyetujui, maka dibahas melalui Banmus dan dijadwalkan melalui sidang paripurna.

Dalam paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan menyampaikan secara lisan materi usulannya pada seluruh peserta paripurna.

Setelah itu, pimpinan dewan menanggapi melalui mekanisme fraksi seperti dalam Pasal 79 PP Nomor 12 tahun 2018, yakni pengusul harus menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket.

“Termasuk juga pihak terkait, yakni bupati, dia harus diundang untuk menyampaikan pendapat,” tutur dia.

Hermanto menegaskan tidak ada kewajiban pimpinan DPRD Jember menyerahkan materi atau dokumen kepada bupati.

Sebab, materi tersebut belum menjadi produk DPRD. Tetapi produk pengusul untuk disampaikan secara lisan kepada anggota DPRD dan bupati dalam sidang paripurna.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Garut Peringkat Ketiga Tak Patuhi Jaga Jarak, Angka Kematian Tertinggi di Jabar, Ruang Isolasi Penuh

Soal Garut Peringkat Ketiga Tak Patuhi Jaga Jarak, Angka Kematian Tertinggi di Jabar, Ruang Isolasi Penuh

Regional
Kabupaten Tasikmalaya Paling Tak Patuh Protokol Kesehatan, Satgas: Setiap Hari Operasi Yustisi

Kabupaten Tasikmalaya Paling Tak Patuh Protokol Kesehatan, Satgas: Setiap Hari Operasi Yustisi

Regional
Dalam 6 Jam, Gunung Merapi Keluarkan 3 Kali Awan Panas dan 47 Kali Guguran Lava Pijar

Dalam 6 Jam, Gunung Merapi Keluarkan 3 Kali Awan Panas dan 47 Kali Guguran Lava Pijar

Regional
Update Covid-19 di Riau, Kasus Positif Mencapai 27.592 Orang

Update Covid-19 di Riau, Kasus Positif Mencapai 27.592 Orang

Regional
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 20 Kilogram Sabu dari Malaysia

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 20 Kilogram Sabu dari Malaysia

Regional
Pemulangan Pengungsi Merapi di Sleman Ditentukan Setelah 25 Januari

Pemulangan Pengungsi Merapi di Sleman Ditentukan Setelah 25 Januari

Regional
Hasil Investigasi soal Kebocoran 125.000 Data Mahasiswa Undip

Hasil Investigasi soal Kebocoran 125.000 Data Mahasiswa Undip

Regional
Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Regional
Reka Ulang Pembunuhan Mahasiswa Telkom, Pelaku Isap Rokok usai Bunuh Korban

Reka Ulang Pembunuhan Mahasiswa Telkom, Pelaku Isap Rokok usai Bunuh Korban

Regional
145 Warga Terdampak Langsung Banjir Bandang di Puncak Bogor

145 Warga Terdampak Langsung Banjir Bandang di Puncak Bogor

Regional
Selama di Bali, Kristen Gray Jual E-Book dan Tawarkan Jasa Konsultasi Cara Masuk Indonesia Saat Pandemi

Selama di Bali, Kristen Gray Jual E-Book dan Tawarkan Jasa Konsultasi Cara Masuk Indonesia Saat Pandemi

Regional
Gara-gara Tanah Warisan, Kakek Koswara Digugat Rp 3 Miliar oleh Anaknya: Saya Takut...

Gara-gara Tanah Warisan, Kakek Koswara Digugat Rp 3 Miliar oleh Anaknya: Saya Takut...

Regional
179 Anak di Kulon Progo Positif Covid-19, di Antaranya 50 Balita

179 Anak di Kulon Progo Positif Covid-19, di Antaranya 50 Balita

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kristen Gray dan Pasangan Wanitanya Diusir dari Indonesia | Mayor Sugeng Lapor Polisi

[POPULER NUSANTARA] Kristen Gray dan Pasangan Wanitanya Diusir dari Indonesia | Mayor Sugeng Lapor Polisi

Regional
7 Fakta Kasus Kristen Gray dan Cuitan Soal Bali, Diperiksa 8 Jam, Dideportasi Bersama Pasangan Wanitanya

7 Fakta Kasus Kristen Gray dan Cuitan Soal Bali, Diperiksa 8 Jam, Dideportasi Bersama Pasangan Wanitanya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X