Sudah 4 Bulan Gaji Kepala Desa di Nunukan Tak Terbayar, Kades: Selalu Seperti Itu

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pencairan gaji bagi para kepala desa di Nunukan Kalimantan Utara sering molor dan tersendat sendat. Kondisi ini menjadi keluhan bagi para kepala desa alias kades.

Dampak Covid-19 yang melemahkan perekonomian menjadi pukulan telak bagi masyarakat pedesaan juga para pamong desa yang hanya mengandalkan gaji.

Sehingga demi menjaga dapur tetap ngebul, mereka harus memeras otak supaya bisa mencukupi kebutuhan sandang pangan keluarga mereka.

Cecep Supriyadi, Kepala Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan mengakui kondisi saat ini jauh dari kata kesejahteraan.

Baca juga: Menghalangi Penyitaan 3 Ekskavator, Kepala Desa Jadi Tersangka

Para kades juga tidak bisa berbuat apa-apa atas kondisi yang terjadi sehingga, mereka hanya pasrah dengan keadaan.

"Memang selalu seperti itu, gaji kami sering telat, di grup medsos kepala desa itu juga sering membahas ini, tapi paling akhirnya kita hanya bisa menunggu arahan camat,’"ujarnya, Rabu (23/7/2020).

Kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan para Kades serta pamong desa lain tak pernah bersuara karena muara dari permasalahan tersebut, sebagaimana dikatakan Cecep, adalah kondisi keuangan daerah yang defisit.

Saking seringnya terlambat, para kades dan pamong desa mencari alternatif pemasukan ekonomi bagi keluarganya dengan jalan lain, ada yang berkebun, menjadi buruh atau aktivitas lain yang bisa menghasilkan uang ketimbang hanya duduk diam menunggu gaji cair. Terlebih, sudah tidak ada tunjangan mereka dapatkan.

‘"Saya berkebun, kalau cuma nunggu gaji enggak makan kita, kelaparan kita, ini saya bicara fakta, bukan lainnya, kesejahteraan kami sangat kurang, kan kita juga sudah tidak mendapat tunjangan,"katanya.

Baca juga: Rusuh BLT di Madina, Rumah Kepala Desa Dibakar dan Jalan Nasional Diblokade

Kepala Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat Mansyur juga mengakui, dirinya tak bisa hanya mengandalkan gaji.

Besaran gaji untuk kades di Kabupaten Nunukan Rp 2,5 juta per bulan, Sekretaris Desa Rp 2,3 juta, Kaur dan Kasi Rp 1,8 juta.

Mansur menambahkan, beban kerja yang menumpuk dan konsekuensi pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi sebuah beban berat bagi kades karena berimplikasi pada konsekuensi hukum.

Sehingga, hal ini sebaiknya menjadi perhatian lebih bagi Pemkab Nunukan.

"Selalu seperti itu, tiap tahun begitu begitu saja. Jadi kalau saya itu daripada mengharap gaji yang tidak pernah pasti cairnya kapan, saya pergi kerja rumput laut, tolonglah pemerintah perhatikan hal ini,’’keluhnya.

Pencairan belum bisa dipastikan