Tak Hadiri Sidang Paripurna Pemakzulan Dirinya, Ini Alasan Bupati Jember

Kompas.com - 22/07/2020, 21:42 WIB
Bupati Jember Faida menunjukkan pelunasan biaya perawatan TKI asal Jember, Jawa Timur, Amintyas Wahyudi, yang sempat tertahan selama 16 hari di Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Dokumentasi Bupati Jember, Faida.Bupati Jember Faida menunjukkan pelunasan biaya perawatan TKI asal Jember, Jawa Timur, Amintyas Wahyudi, yang sempat tertahan selama 16 hari di Hospital Kuala Lumpur, Malaysia.

JEMBER, KOMPAS.com – Bupati Jember Faida mengungkapkan alasan tak menghadiri sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digelar DPRD Jember pada Rabu (22/7/2020).

Faida khawatir kehadirannya menimbulkan kerumunan warga di DPRD Jember. Sebab, kata dia, ada warga yang menolak dan mendukung DPRD Jember menggunakan HMP.

Faida tak mau kerumunan itu malah berpotensi menjadi wadah penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan sulit dilakukan saat warga berkerumun.

Apalagi, warga belum diizinkan berkumpul selama pandemi Covid-19. Ia pun merasa wajar jika menyampaikan pendapat secara daring lewat konferensi video.

Baca juga: Gelar Sidang Paripurna, DPRD Jember Sepakat Makzulkan Bupati Faida

“Pemberian pendapat oleh kepala daerah dalam paripurna DPRD secara daring sama sekali tidak akan menyebabkan rapat paripurna DPR menjadi tidak sah,” kata Faida dalam keterangan tertulis yang dikirim ke DPRD Jember, Rabu.

Menurutnya, keabsahan sidang paripurna tak tergantung kepada kehadiran bupati secara langsung atau daring. 

Dalam Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, diatur keabsahan sidang paripurna tergantung jumlah minimal kehadiran anggota DPRD.

Dia menegaskan, ketidakhadirannya dalam sidang paripurna tersebut untuk menjaga keselamatan agar terhindar dari penyebaran Covid-19.

Apalagi, dirinya menjabat sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Jember.

 

 

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi tak mempermasalahkan ketidakhadiran Bupati Jember Faida dalam sidang paripurna itu.

Itqon mengatakan, sidang paripurna itu digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Ia menilai alasan Faida tak hadir karena khawatir dengan penyebaran Covid-19 tak logis.

Baca juga: Sempat Ngobrol dengan Sultan Jember, Bupati: Saya Tahunya Orang Kaya Dermawan

Sebab, Faida hadir dalam sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Jember pada 8 Juni 2020.

“Kami tidak masalah bupati tidak hadir, agenda paripurna sudah disetujui oleh anggota, kami jalan,” kata politikus PKB itu.

 

Sebelumnya, DPRD Jember memutuskan memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik dalam sidang paripurna HMP yang digelar Rabu. Semua fraksi sepakat memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Kawal Percepatan Vaksinasi Covid-19

Usai Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Kawal Percepatan Vaksinasi Covid-19

Regional
Korban Tewas Tambang Ilegal Parigi Moutong Jadi 6 orang, 4 di Antaranya Perempuan

Korban Tewas Tambang Ilegal Parigi Moutong Jadi 6 orang, 4 di Antaranya Perempuan

Regional
Kakek Tunarungu Simpan 9 Karung Uang di Rumah, Lurah: Dihitung Sudah Rp 174 Juta, dan Masih Ada 2 Karung Lagi

Kakek Tunarungu Simpan 9 Karung Uang di Rumah, Lurah: Dihitung Sudah Rp 174 Juta, dan Masih Ada 2 Karung Lagi

Regional
Cerita Evakuasi, Jalan Kaki Selama 9 Jam demi Selamatkan Sakirin

Cerita Evakuasi, Jalan Kaki Selama 9 Jam demi Selamatkan Sakirin

Regional
Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas Loji Gandrung

Dilantik Jadi Wali Kota Solo, Gibran Tak Langsung Tempati Rumah Dinas Loji Gandrung

Regional
Sudah 4 Hari, Ceceran Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Sudah 4 Hari, Ceceran Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Regional
Pria Asal Sumbar Cabuli 30 Bocah Laki-laki, Diduga Punya Kelainan Seks

Pria Asal Sumbar Cabuli 30 Bocah Laki-laki, Diduga Punya Kelainan Seks

Regional
Tangis Kusmiyati Tanggung Utang Bank Rp 200 Juta demi Anaknya Jadi PNS

Tangis Kusmiyati Tanggung Utang Bank Rp 200 Juta demi Anaknya Jadi PNS

Regional
Pelapor 4 Petugas Forensik Jadi Penista Agama Syok Kasusnya Dihentikan, Berupaya Ajukan Pra Peradilan

Pelapor 4 Petugas Forensik Jadi Penista Agama Syok Kasusnya Dihentikan, Berupaya Ajukan Pra Peradilan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kasus BCA Salah Transfer Rp 51 Juta | Cerita Pasangan Suami Istri Punya 16 Anak

[POPULER NUSANTARA] Kasus BCA Salah Transfer Rp 51 Juta | Cerita Pasangan Suami Istri Punya 16 Anak

Regional
Sedang Masukkan Buah ke Mobil, Azhari Tewas Ditabrak Pikap dari Belakang

Sedang Masukkan Buah ke Mobil, Azhari Tewas Ditabrak Pikap dari Belakang

Regional
Kisah 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap Pabrik Tembakau, Bawa Balita ke Penjara, Kini Kasusnya Ditangguhkan

Kisah 4 Ibu Terdakwa Pelemparan Atap Pabrik Tembakau, Bawa Balita ke Penjara, Kini Kasusnya Ditangguhkan

Regional
 7 Polisi di Jambi Kedapatan Pakai Narkoba Saat Sidak Tes Urine

7 Polisi di Jambi Kedapatan Pakai Narkoba Saat Sidak Tes Urine

Regional
Hari Ini Pukul 08.00 WIB, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wali Kota Medan

Hari Ini Pukul 08.00 WIB, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wali Kota Medan

Regional
Dugaan Investasi Bodong Berkedok Butik di Aceh, Himpun Rp 25 Miliar, Anggotanya 3.000 Orang

Dugaan Investasi Bodong Berkedok Butik di Aceh, Himpun Rp 25 Miliar, Anggotanya 3.000 Orang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X