Kompas.com - 21/07/2020, 10:03 WIB
Gedung Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau. KOMPAS.COM/IDONGedung Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Mia Amiati menyatakan bahwa oknum kejaksaan yang diduga memeras 64 kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) adalah pengalihan isu.

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kejati Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau, Senin (20/7/2020) sore.

"Ini menurut kacamata kami dari segi intelijen, ada pengalihan isu dari pemberitaan media," kata Mia kepada wartawan.

Baca juga: Oknum Kejaksaan Diduga Peras 64 Kepala Sekolah SMP, Kejati Riau Periksa Kejari Inhu

Menurut dia, saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu sedang melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Subbagian Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu terkait penyalahgunaan anggaran.

"Jadi entah siapa yang meniupkan, dan yang sedihnya kenapa kepala sekolah diperalat dijadikan pengalihan isu, sehingga kasubag protokol ini diupayakan untuk dihilangkan pemberitaannya," tukas Mia.

Dia mengaku data pemeriksaan kepala sub bagian protokol itu masih di-silent atau didiamkan. Sebab, pihaknya akan melakukan penetapan tersangka pada tahap berikutnya sesuai dengan SOP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Datangi Kejati Riau, 64 Kepala Sekolah SMP yang Mundur Mengaku Diperas Oknum Kejaksaan hingga Rp 200 Juta


Sementara itu, Mia mengatakan telah meminta klarifikasi dari Kejari Inhu terkait adanya dugaan pemerasan kepala sekolah.

"Berdasarkan klarifikasi yang kita lakukan, dugaan kegiatan (pemerasan) itu tidaklah benar," kata Mia.

Dia mengatakan, Kejari Inhu memang ada menerima lapora terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh kepala sekolah. Sehingga, Kejari Inhu menerbitkan surat perintah tugas.

"Mereka menerbitkan surat perintah tugas yang mengundang beberapa kepala sekolah. Namun, tidak ada satupun yang datang memenuhi undangan Kejari Inhu.

Baca juga: 64 Kepala Sekolah SMP yang Mundur Datang ke Kejati Riau

 

Alasannya, karena inspektorat menyampaikan pada tim Kejari Inhu bahwa akan ditangani sendiri. Jadi tidak benar mereka datang penuhi panggilan atau diundang datang dan menyerahkan sesuatu kepada tim dari kejari inhu," jelas Mia.

Menanggapi soal dugaan pemerasan yang dianggap pengalihan isu, Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik (LKBH PGRI) Riau, Taufik Tanjung menyatakan bahwa kasus ini benar adanya.

"Kalau kita menanggapinya, ini murni tidak ada dipolitisir, tidak ada direkayasa. Ini murni faktanya terjadi hal (pemerasan) itu,"   kata Taufik saat diwawancarai Kompas.com, Senin.

Yang jelas, kata dia, Kejati Riau harus mengusut tuntas dugaan pemerasan oleh oknum Kejari Inhu tersebut.

"Dan kita sepakat keadilan harus ditegakkan," pungkas Taufik.

Mengaku diperas oknum kejaksaan dan LSM

Sebagaimana pengakuan dari kepala sekolah SMP Negeri di Inhu, mereka diperas oknum kejaksaan dan LSM Tipikor Nusantara dalam pengelolaan dana BOS.

Oknum tersebut diduga meminta uang 'damai' dalam jumlah bervariasi. Diantaranya, ada yang diminta Rp 210 juta untuk enam kepala sekolah dan ada yang Rp 65 juta.

Akibat dari kejadian itu, para kepala sekolah memutuskan untuk mengundurkan diri, karena sudah tidak tahan diganggu oknum tersebut.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mendadak kompak mengundurkan diri.

Kabar pengunduran diri 64 kepala sekolah ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Inhu Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

"Ya betul, ada 64 kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim.

"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOs kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, para kepala sekolah merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.