Kebijakan Risma soal Rapid Test Setiap 14 Hari bagi Pekerja Luar Surabaya Memberatkan Buruh

Kompas.com - 20/07/2020, 16:45 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar pertemuan secara daring dengan takmir dan pengurus masjid se-Surabaya dalam rangka membahas persiapan Shalat Idul Adha dan Kurban di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (16/7/2020).  Dok. Pemkot SurabayaWali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar pertemuan secara daring dengan takmir dan pengurus masjid se-Surabaya dalam rangka membahas persiapan Shalat Idul Adha dan Kurban di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (16/7/2020).

Selain itu, dasar hukum yang dipakai dalam penerapan jam malam tidak jelas karena membatasi mobilisasi aktivias masyarakat layaknya penerapan PSBB.

Adanya pembatasan jam malam, jika merujuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kekarantinaan Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terdapat persyaratan untuk menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat.

Yakni adanya penetapan kementerian kesehatan untuk menerapkan PSBB bagi wilayah yang mengajukan PSBB.

"Sedangkan Surabaya tidak menerapkan PSBB," kata dia.

Di sisi lain, ketentuan pemberlakuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dalam Perwali ini dinilai tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundangan yang mengatur perundang-undangan yang dapat memuat sanksi hanya UU, Perppu dan Perda.

Baca juga: Gibran Ceritakan Mimpinya ke Risma Ingin Membangun Solo dengan Cara Ini

"Sehingga produk hukum Perwali tidak bisa memuat sanksi. Karena pada hakikatnya pemberlakuan sanksi adalah pengurangan hak masyarakat, maka harus diatur ketentuan yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini DPRD sebagaimana tertuang dalam Perda," tutur dia.

Wachid menilai, kebijakan dalam Perwali tersebut membuktikan jika Pemkot Surabaya tidak mampu menangani Pandemi Covid-19 di Surabaya.

Pemkot juga dianggap tidak mampu menjamin hak atas kesehatan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, Wachid meminta Pemkot Surabaya mencabut Perwali Nomor 33 Tahun 2020 karena merugikan buruh dan masyarakat.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya harus menjamin hak atas kesehatan masyarakat dengan tidak membuat kebijakan yang menyusahkan dan merugikan buruh dan masyarakat.

Selain itu, tidak memberlakukan sanksi dalam Perwali Nomor 33 Tahun 2020 karena kebijakan mengenai sanksi itu tidak tepat diatur dalam Perwali.

"Kami meminta hentikan kewajiban penggunaan rapid test Covid-19 ataupun kebijakan dalam pencegahan Covid-19 yang merugikan bagi pekerja atau masyarakat," kata Wachid.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Rohani Ketika Suaminya Disebut Mirip Jokowi dan Viral

Cerita Rohani Ketika Suaminya Disebut Mirip Jokowi dan Viral

Regional
Sepatu dan Helm Klub Moge Jadi Barang Bukti Pengeroyokan 2 Anggota TNI di Bukittinggi

Sepatu dan Helm Klub Moge Jadi Barang Bukti Pengeroyokan 2 Anggota TNI di Bukittinggi

Regional
Diduga Sedang Tertidur Pulas, Satu Keluarga Tewas Terbakar

Diduga Sedang Tertidur Pulas, Satu Keluarga Tewas Terbakar

Regional
Terungkap Penyebab Kematian Karyawati SPBU di Kupang, Bukan Kecelakaan

Terungkap Penyebab Kematian Karyawati SPBU di Kupang, Bukan Kecelakaan

Regional
Disebut Covid-19 Usai 'Rapid Test', Pasien Melahirkan Merasa Dipingpong Rumah Sakit

Disebut Covid-19 Usai "Rapid Test", Pasien Melahirkan Merasa Dipingpong Rumah Sakit

Regional
Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Bukittinggi, 14 Motor Gede Diamankan Polisi

Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Bukittinggi, 14 Motor Gede Diamankan Polisi

Regional
Anggota Klub Moge Diduga Menganiaya dan Mengancam 2 Prajurit TNI

Anggota Klub Moge Diduga Menganiaya dan Mengancam 2 Prajurit TNI

Regional
Cemburu Buta Berujung Pembunuhan Berencana

Cemburu Buta Berujung Pembunuhan Berencana

Regional
Buruh di DIY Kecewa walaupun UMP Ditetapkan Naik, Apa Sebabnya?

Buruh di DIY Kecewa walaupun UMP Ditetapkan Naik, Apa Sebabnya?

Regional
Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Regional
Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Regional
Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

Regional
Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X