Kompas.com - 20/07/2020, 14:11 WIB
Salah satu tambak udang dalam proses pembangunan di Tempilang, Bangka Barat. KOMPAS.com/HERU DAHNURSalah satu tambak udang dalam proses pembangunan di Tempilang, Bangka Barat.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Keinginan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengubah ribuan hektar hutan lindung menjadi tambak udang mendapat catatan dari pegiat lingkungan.

"Pemprov Babel harus tegas melakukan pengawasan terkait kewajiban reklamasi. Apalagi status kawasan tersebut hutan lindung yang memiliki fungsi pokok sebagai wilayah resapan air, penahan abrasi wilayah pesisir, juga habitat bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik lokal," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung, Jessix Amundian dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Lahan Hutan Lindung di Babel yang Rusak Bakal Diubah Jadi Tambak Udang

Jessix menuturkan, laju kerusakan lingkungan hidup di Babel saat ini memprihatinkan dan rentan dengan ancaman kekeringan.

Dalam catatan Walhi, selama 10 tahun seluas 1.053. 253.19 hektar lahan di Babel rusak dengan kondisi kritis dan sangat kritis atau 64,12 persen dari luas wilayah.

"Terdapat 121 perusahaan melakukan aktivitas produksi dalam kawasan hutan, termasuk di dalamnya aktivitas produksi tambang dalam kawasan hutan lindung," ujar dia.

Baca juga: Calon Pengantin di Palembang Tewas Dikeroyok Tetangga

Walhi mengingatkan, kawasan lindung harus dikembalikan lagi fungsinya seperti semula, sebagai upaya terhadap pemulihan dan penyelamatan lingkungan, serta ruang penghidupan masyarakat beserta kearifan lokalnya.

Menurut Jessix, dalam beberapa tahun terakhir, budi daya tambak udang skala besar menimbulkan polemik bagi lingkungan dan masyarakat, terutama wilayah pesisir.

Dimulai dari tata ruang, amdal dan izin lingkungan, konflik lahan, dugaan pencemaran limbah, dugaan land clearing kawasan mangrove serta kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir.

"Seperti yang terjadi di Desa Rambat, Bangka Barat yang mempertanyakan terkait adanya dugaan pencemaran limbah tambak udang yang mencemari sungai di wilayah desa tersebut," kata Jessix.

Terkait hal itu, Walhi meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Pemprov untuk mempelajari kembali rencana alih fungsi kawasan hutan lindung eks tambang untuk kegiatan industri skala besar.

"Pekerjaan rumah seharusnya meminta pertanggungjawaban korporasi tambang atau pemilik IUP untuk menjalankan kewajibanya melakukan reklamasi sebagai upaya pemulihan," ucap Jessix.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung telah menggelar rapat koordinasi untuk mengubah ribuan hektar kawasan hutan lindung yang rusak sebagai tambak udang.

Wakil Gubernur Abdul Fatah mengatakan, rencana itu tertuang dalam program refungsionalisasi kawasan agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Bobby Copot Jabatan Lurah Sidorame Timur Karena Pungli

Wali Kota Bobby Copot Jabatan Lurah Sidorame Timur Karena Pungli

Regional
Cegah Serangan Siber, Diskominfo Jabar Minta Pemda Manfaatkan 'Lalaki Sajabar'

Cegah Serangan Siber, Diskominfo Jabar Minta Pemda Manfaatkan "Lalaki Sajabar"

Regional
Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X