Menteri KKP Pastikan Tidak Ada Lagi Nelayan Ditangkap karena Cantrang

Kompas.com - 19/07/2020, 16:42 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (kanan) melempar jaring saat panen udang siklus kedua di Kuala Penet, Lampung Timur, Minggu (19/7/2020). Hasil panen setiap siklus di area tersebut mencapai 16 ton. KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (kanan) melempar jaring saat panen udang siklus kedua di Kuala Penet, Lampung Timur, Minggu (19/7/2020). Hasil panen setiap siklus di area tersebut mencapai 16 ton.


LAMPUNG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan tidak akan ada lagi nelayan tradisional yang ditangkap karena persoalan alat tangkap.

Kepastian itu disampaikan Edhy saat berdialog dengan sejumlah nelayan tradisional di Desa Margosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Minggu (19/7/2020).

"Tidak lagi ada larangan bagi nelayan untuk melaut," kata Edhy di Lampung Timur, Minggu.

Baca juga: Marak Kapal Cantrang di Natuna, Nelayan Mengadu ke Susi

Dalam dialog itu, perwakilan dari nelayan tradisional Kuala Penet (Desa Margosari) mengeluhkan penangkapan sejumlah rekannya oleh kepolisian, karena memancing menggunakan cantrang.

Edhy mengatakan, ke depannya tidak akan ada lagi penangkapan nelayan karena masalah alat tangkap yang digunakan.

Sebab, apabila ditemukan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai, maka nelayan tersebut akan mendapat pembinaan.

"Sekarang pembinaan, bukan tangkap menangkap, kecuali menggunakan narkoba dan bom ikan," kata Edhy.

Baca juga: 2 Pejabat KKP Mundur, Terkait Pelegalan Cantrang?


Penambangan pasir laut

Dalam pertemuan itu, Edhy juga menyinggung penambangan pasir laut di perairan Lampung Timur.

Menurut Edhy, dia sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait pengawasan izin pertambangan pasir laut itu.

"Jika bermasalah, cabut izinnya," kata Edhy.

Terkait penambangan pasir laut itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memastikan bahwa sudah tidak ada lagi izin yang dikeluarkan oleh Pemprov Lampung.

"Sudah tidak ada lagi izin untuk penambangan pasir laut," kata Arinal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X