Kompas.com - 17/07/2020, 14:20 WIB

MEDAN, KOMPAS.com – Tanggal 25 Juni 2020 adalah hari pertama  seratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat tani Mencirim Bersatu (STMB) beranjak dari Sumatera Utara menuju Istana Negara di Jakarta.

Mereka akan menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menemui Presiden Joko Widodo dan mengadukan nasib mereka rencananya pada 17 Agustus mendatang. Informasi yang diperoleh, saat ini mereka sudah sampai di Pekanbaru.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, disebutkan bahwa konflik antara masyarakat dengan PTPN II terkait dengan lahan seluas 854 hektar tepatnya di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara.  

Areal tersebut dikenal dengan nama Kebun Bekala.

Baca juga: 170 Petani Sumut Jalan Kaki ke Jakarta: Kami Dianggap Gila, tapi Negara yang Buat seperti Ini

Konflik lahan kebun bekala 

Tanah kebun bekala adalah merupakan tanah bekas perkebunan Belanda di masa penjajahan berkisar dari tahun 1926 – 1938 yang dikenal dengan mascapai Deli Kuntur seluas lebih kurang 300 hektar di Desa Bekala. Pada tahun 1945, orang-orang Belanda diusir.

Dari situ lah awalnya masyarakat mengambil alih untuk bertempat tinggal dan bercocok tanam.

Pada tahun 1954 masyarakat yang bertempat tinggal dan bercocok tanam di dalam area tersebut semakin banyak, ditambah lagi dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 tentang nasionalisasi aset-aset yang dimiliki oleh asing diambil alih oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat.

Singkatnya, pada tahun 1975 pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK seluas 1.254 hektar untuk dikelola PTPN IX.

Baca juga: Konflik dengan PTPN II, 170 Buruh Tani Mengadu ke Menaker

 

Dari situ awal mula terjadinya konflik dengan masyarakat. Tahun 1982, masyarakat mendapatkan SK dari Landreform sebagai bukti bahwa masyarakat berhak atas tanah yang mereka tempati dan kelolah yang telah diambil alih oleh pihak PTPN IX.

Pada tahun 2002 Gubernur Sumut membentuk tim B Plus untuk menginventarisasi lahan atau tanah yang yang disinyalir milik PTPN IX dan menjadi tuntutan warga penggarap/petani penggarap untuk diproses menjadi hak milik masyarakat.

Tim B Plus bertugas untuk menginventarisasi lahan atau tanah yang bisa diperpanjang sertifikat hak guna usahanya oleh PTPN IX, belakangan diketahui berubah nama menjadi PTPN II.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Ganjar Ajak Sekolah Kreatif Giatkan Pendidikan Antikorupsi

Regional
Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Degan Jelly, Produk Rumahan yang Jadi Primadona di Banyuwangi

Regional
Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Permudah Pencari dan Pemberi Kerja di Medan, Walkot Bobby Luncurkan Aplikasi Siduta

Regional
Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Riau Jadi Daerah Penghasil Sawit Terbesar, Gubri Minta BPDPKS Lebih Transparan soal Pengelolaan Dana Sawit

Regional
'T-Rex' yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

"T-Rex" yang Bermain di Tambang Pasir Ilegal di Klaten?

Regional
Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Perempuan Kuat, Perempuan Bersemangat

Regional
Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Sulsel Salurkan 2.500 Ton Benih untuk 100.000 Ha Lahan

Regional
Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Wujudkan Medan Berkah, Maju, dan Kondusif, Bobby Ajak Seluruh Elemen Kolaborasi Cegah Korupsi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.