KPK Minta Pemprov Kalbar Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Kompas.com - 17/07/2020, 13:22 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Lili Pintauli Siregar mendorong upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar), khususnya terkait target optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamataan aset daerah.

Berdasarkan catatan KPK, Provinsi Kalbar memerlukan usaha lebih giat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

"Capaian monitoring control prevention (MCP) Provinsi Kalbar masih berada di luar sepuluh besar, dengan skor 69 persen," kata Lili dalam keterangan tertulisnya, usai rapat koordinasi dengan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Kasus Dugaan Penghinaan Sultan II, Polda Kalbar Kirim Surat Panggilan ke Hendropriyono

Skor ini, sebut Lili, lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta 91 persen; Daerah Istimewa Yogyakarta 84 persen; Banten 82 persen; Jawa Timur 81 persen; Jawa Tengah 81 persen; Riau 80 persen; Lampung 79 persen; Jawa Barat 78 persen; Sulawesi Selatan 78 persen; dan Kalimantan Selatan 77 persen.

Selain itu, sambung Lili, KPK juga mencatat hasil program penyelamatan aset dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalbar selama tahun 2019 lalu.

Untuk pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai Rp 3,7 triliun.

Lalu, pajak kabupaten dan kota dari hotel, restoran, tempat hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan senilai Rp 2,7 triliun.

Baca juga: Wagub Kaltim Minta Semua Orang yang Kontak Erat Dengannya Periksa Diri

Sedangkan, untuk penertiban aset, KPK mencatat dari penertiban aset, yaitu Personel Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D), pemekaran, dan sengketa, senilai total Rp 35,3 triliun.

Untuk penertiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) senilai total Rp 3,2 triliun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Sayangkan Ambulans yang Layani Warga Makassar Gratis Dibakar Demonstran

Nasdem Sayangkan Ambulans yang Layani Warga Makassar Gratis Dibakar Demonstran

Regional
Polisi Temukan Luka Memar di Kepala Mayat Wanita yang Terbakar di Mobil

Polisi Temukan Luka Memar di Kepala Mayat Wanita yang Terbakar di Mobil

Regional
Bahas Penanganan Banjir dengan Risma, DPRD DKI Jakarta: Kami Belajar Banyak dari Surabaya

Bahas Penanganan Banjir dengan Risma, DPRD DKI Jakarta: Kami Belajar Banyak dari Surabaya

Regional
Usaha Benang Gelasan Naik Daun Saat Pandemi, Erwin Sampai Harus Menambah Karyawan

Usaha Benang Gelasan Naik Daun Saat Pandemi, Erwin Sampai Harus Menambah Karyawan

Regional
Polisi Duga Ada Provokator di Balik Bentrokan Penyebab 1 Warga Palopo Tewas

Polisi Duga Ada Provokator di Balik Bentrokan Penyebab 1 Warga Palopo Tewas

Regional
Kasus Agen Minta Rp 32 Juta Buat Pulangkan Jenazah TKI, Pemkab Indramayu: Itu hanya Isu

Kasus Agen Minta Rp 32 Juta Buat Pulangkan Jenazah TKI, Pemkab Indramayu: Itu hanya Isu

Regional
Maju Pilkada Kabupaten Bandung, Eks Bintang Persib Atep Rizal Sebut Sahrul Gunawan Lawan Berat

Maju Pilkada Kabupaten Bandung, Eks Bintang Persib Atep Rizal Sebut Sahrul Gunawan Lawan Berat

Regional
Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan Bisa Kena Sanksi Tak Boleh Kampanye 3 Hari

Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan Bisa Kena Sanksi Tak Boleh Kampanye 3 Hari

Regional
Gegara Rem Blong di Jalan Lingkar Salatiga, Truk Terguling Masuk ke Area Makam

Gegara Rem Blong di Jalan Lingkar Salatiga, Truk Terguling Masuk ke Area Makam

Regional
11 Tewas di Tambang Batu Bara Ilegal Muara Enim, Pekerja Sedang Gali Terowongan Saat Hujan

11 Tewas di Tambang Batu Bara Ilegal Muara Enim, Pekerja Sedang Gali Terowongan Saat Hujan

Regional
Kronologi Mobil Pengangkut 40 Tabung Gas Terbakar di SPBU Cianjur, Terdengar Suara Ledakan

Kronologi Mobil Pengangkut 40 Tabung Gas Terbakar di SPBU Cianjur, Terdengar Suara Ledakan

Regional
'Masyarakat Kritik, Pemkot Kurang Tegas Melaksanakan Protokol Kesehatan, di Luar Bagus, di Dalam Tidak'

"Masyarakat Kritik, Pemkot Kurang Tegas Melaksanakan Protokol Kesehatan, di Luar Bagus, di Dalam Tidak"

Regional
Sedang Operasi Yustisi, Satgas Covid-19 Sumut Diserang Puluhan Preman, 5 Mobil Rusak, 3 Petugas Terluka

Sedang Operasi Yustisi, Satgas Covid-19 Sumut Diserang Puluhan Preman, 5 Mobil Rusak, 3 Petugas Terluka

Regional
Kapolda Sulsel Sebut Demo di Makassar Disusupi Aliansi Makar

Kapolda Sulsel Sebut Demo di Makassar Disusupi Aliansi Makar

Regional
Begini Cerita Seorang Santri Nekat Naik Tiang Bendera Saat Upacara Bendera di Gorontalo...

Begini Cerita Seorang Santri Nekat Naik Tiang Bendera Saat Upacara Bendera di Gorontalo...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X