KPK Minta Pemprov Kalbar Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Kompas.com - 17/07/2020, 13:22 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYWakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Lili Pintauli Siregar mendorong upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar), khususnya terkait target optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamataan aset daerah.

Berdasarkan catatan KPK, Provinsi Kalbar memerlukan usaha lebih giat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

"Capaian monitoring control prevention (MCP) Provinsi Kalbar masih berada di luar sepuluh besar, dengan skor 69 persen," kata Lili dalam keterangan tertulisnya, usai rapat koordinasi dengan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Kasus Dugaan Penghinaan Sultan II, Polda Kalbar Kirim Surat Panggilan ke Hendropriyono

Skor ini, sebut Lili, lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta 91 persen; Daerah Istimewa Yogyakarta 84 persen; Banten 82 persen; Jawa Timur 81 persen; Jawa Tengah 81 persen; Riau 80 persen; Lampung 79 persen; Jawa Barat 78 persen; Sulawesi Selatan 78 persen; dan Kalimantan Selatan 77 persen.

Selain itu, sambung Lili, KPK juga mencatat hasil program penyelamatan aset dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalbar selama tahun 2019 lalu.

Untuk pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai Rp 3,7 triliun.

Lalu, pajak kabupaten dan kota dari hotel, restoran, tempat hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan senilai Rp 2,7 triliun.

Baca juga: Wagub Kaltim Minta Semua Orang yang Kontak Erat Dengannya Periksa Diri

Sedangkan, untuk penertiban aset, KPK mencatat dari penertiban aset, yaitu Personel Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D), pemekaran, dan sengketa, senilai total Rp 35,3 triliun.

Untuk penertiban fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) senilai total Rp 3,2 triliun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bermula 8 Siswa SMK Batuk dan Anosmia, Terbongkar 179 Siswa Positif Covid-19

Bermula 8 Siswa SMK Batuk dan Anosmia, Terbongkar 179 Siswa Positif Covid-19

Regional
4 Nelayan Diselamatkan Kapal Asing Setelah 12 Jam Karam di Tengah Laut

4 Nelayan Diselamatkan Kapal Asing Setelah 12 Jam Karam di Tengah Laut

Regional
Cerita Kemisan Berjalan Kaki 400 Km dari Kulon Progo, Setahun Hilang dan Dirazia Satpol PP di Surabaya

Cerita Kemisan Berjalan Kaki 400 Km dari Kulon Progo, Setahun Hilang dan Dirazia Satpol PP di Surabaya

Regional
Cerita FR yang Hilang di Tambang Pasir, Tidur di 'Backhoe' Saat Awan Panas Gunung Semeru Menerjang

Cerita FR yang Hilang di Tambang Pasir, Tidur di "Backhoe" Saat Awan Panas Gunung Semeru Menerjang

Regional
Cerita Losmen Puri, Penginapan Tua di Denpasar yang Masih Bertahan

Cerita Losmen Puri, Penginapan Tua di Denpasar yang Masih Bertahan

Regional
6 Bupati yang Terinfeksi Covid-19 dalam Sebulan Terakhir

6 Bupati yang Terinfeksi Covid-19 dalam Sebulan Terakhir

Regional
Fakta Terbaru Pengepungan Rumah Mahfud MD, Korlap Tak Mau Tanggung Jawab, Tak Tahu Ada yang Diperiksa Polisi

Fakta Terbaru Pengepungan Rumah Mahfud MD, Korlap Tak Mau Tanggung Jawab, Tak Tahu Ada yang Diperiksa Polisi

Regional
Sleman dan Klaten Siap Terima Pengungsi Gunung Merapi Lintas Wilayah

Sleman dan Klaten Siap Terima Pengungsi Gunung Merapi Lintas Wilayah

Regional
179 Siswa SMK Negeri Jateng Terpapar Covid-19, Uji Coba Belajar Tatap Muka Dihentikan

179 Siswa SMK Negeri Jateng Terpapar Covid-19, Uji Coba Belajar Tatap Muka Dihentikan

Regional
Ganjar Minta Penyintas yang Sembuh dari Covid-19 Donorkan Plasma Darah

Ganjar Minta Penyintas yang Sembuh dari Covid-19 Donorkan Plasma Darah

Regional
3 Dokter Kandungan RSD dr Soebandi Positif Covid-19, Berstatus Tanpa Gejala

3 Dokter Kandungan RSD dr Soebandi Positif Covid-19, Berstatus Tanpa Gejala

Regional
Masa Tenang Pilkada, Kepala Daerah di Jateng Diminta Tak Politisasi Program Pemerintah

Masa Tenang Pilkada, Kepala Daerah di Jateng Diminta Tak Politisasi Program Pemerintah

Regional
Suami Pulang Mabuk, Wanita Ini Aniaya dengan Kapak hingga Tewas

Suami Pulang Mabuk, Wanita Ini Aniaya dengan Kapak hingga Tewas

Regional
Perjuangan Dokter Ririn Rawat Pasien Covid-19: Lihat Pasien Sembuh, Itu Sebuah Kepuasan...

Perjuangan Dokter Ririn Rawat Pasien Covid-19: Lihat Pasien Sembuh, Itu Sebuah Kepuasan...

Regional
Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Ada 74 Klaster Keluarga di Sleman Selama 2 Bulan Terakhir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X