Bawaslu Jateng Keluhkan KPU Kurang Transparan soal Data Pemilih

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mengeluhkan KPU kurang transparan dalam memberikan data pemilih yang tercantum dalam formulir model A.KWK.

"Padahal, KPU dan Bawaslu sama-sama sebagai penyelenggara Pilkada serentak 2020. Data pemilih yang dimiliki KPU sangat penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan," ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun di Semarang, Kamis (16/7/2020).

Menurut dia, data pemilih yang dimiliki KPU sangat penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan di lapangan.

Baca juga: Kampanye Pilkada melalui Media Daring Digelar Lebih Lama Dibanding Media Cetak dan Elektronik

Anik menjelaskan, data pemilih dalam formulir A.KWK yang digunakan pencocokan dan penelitian (coklit) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan gabungan dari hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Sehingga petugas pengawas perlu ikut mengecek, memverifikasi dan mengonfirmasi data pemilih agar daftar pemilih Pilkada 2020 bisa benar-benar berkualitas, akurat, dan valid.

Untuk itu, pengawas perlu mengakses formulir model A-KWK untuk tujuan penyelenggaraan pemilihan, bukan untuk tujuan yang lain.

"Jika masih ada kekeliruan maka Bawaslu akan segera menyampaikan saran perbaikan," ujarnya.

Baca juga: Sambangi KPK, Bawaslu Bahas Pemberantasan Politik Uang pada Pilkada 2020

Kendati demikian, meski Bawaslu tak bisa mangakses Formulir Model A-KWK, jajaran pengawas tetap akan mengawasi secara maksimal.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan audit dalam penyusunan daftar pemilih.

"Kami menilai bahwa tahapan penyusunan daftar pemilih sangat krusial dan penting. Tahapannya juga sangat panjang. Sebab, daftar pemilih menyangkut hak konstitusional warga negara," jelasnya.

Selama ini, lanjutnya, dalam Pemilu maupun Pilkada seringkali ada problem pengelolaan dan manajemen daftar pemilih.

"Dalam situasi normal saja menyusun daftar pemilih sangat berat. Apalagi saat ini ada pandemi Covid-19 maka bisa semakin tak mudah. DPT jangan sampai jadi daftar permasalahan tetap. Ini bukan karena pesimis tapi kita harus tetap serius menjaga kualitas daftar pemilih," pungkasnya.