Siswa SMA Negeri di Jabar Dapat Jatah Kuota Internet Rp 150.000 Per Bulan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan kuota internet sebesar Rp 150.000 bagi setiap siswa tingkat SMA negeri di Jawa Barat.

Kuota internet itu diberikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar daring selama pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, bantuan kuota internet itu diberikan setelah Disdik Jabar menganalisis proses belajar daring beberapa bulan ke belakang.

Baca juga: Belajar Online, Guru dan Siswa di Kota Bengkulu Dapat Kuota Internet Gratis

Dari analisis tersebut, banyak siswa yang kesulitan belajar karena tak mempunyai uang lebih untuk membeli kuota internet.

"Nah, dari situ kita buatkan petunjuk teknis dalam kebijakan sekolah secara daring, salah satunya dengan membiayai kuota internet bagi siswa. Ini diberikan kepada siswa sehingga mereka tidak akan mengeluh karena ini (kuota internet) menjadi hal yang terbebani dalam belajar daring," ujar Dedi dalam konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Kadisdik Inhu: 64 Kepala Sekolah SMP Kompak Mundur, Mengaku Diganggu Oknum LSM Soal Dana BOS

Pakai dana BOS atau BOP

Dana bantuan kuota internet itu, kata Dedi, bisa menggunakan anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

"Jadi tidak double. Pakai anggaran dari BOS atau BOP-nya," kata Dedi.

Nantinya, pihak sekolah akan membagikan kartu kuota internet sekali pakai kepada tiap rumah siswa. Dedi pun meminta setiap orangtua bisa ikut berperan mengawasi agar kuota internet tak digunakan selain untuk kegiatan belajar atau bermain game online.

"Bagaimanapun pengawasan keluarga lebih efektif ya. Kita akan terus ingatkan kepada mereka di grup sekolah yang ada orangtua siswanya," ungkap Dedi.

Baca juga: Warga Miskin di Jabar Naik 500.000 Jiwa Selama Pandemi, Ridwan Kamil Tidak Terkejut

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar selain di zona hijau harus dilakukan secara daring.

"Saya mohon masyarakat melaporkan kalau ada kegiatan pendidikan yang memaksa tatap muka, padahal daerahnya tak hijau itu adalah pelanggaran," ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Makodam III Siliwangi, beberapa waktu lalu.

"Aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sudah jelas, sebelum status hijau tatap muka tak boleh dilakukan. Sehingga, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah semua masih secara daring," jelasnya.