Ruwetnya Birokrasi Keuangan Negara untuk Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Kompas.com - 16/07/2020, 06:53 WIB
Ilustrasi Covid-19 KOMPAS.COM/HANDOUTIlustrasi Covid-19

Dengan gambaran seperti ini, kritik terhadap lambatnya akses sistem e-katalog pada transaksi pengadaan alat-alat kesehatan jadi cukup terjelaskan.

Itu belum semua. Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan lebih berbelit-belit lagi aturannya.

Jadi, dana untuk alokasi ini sebagian dikucurkan melalu pemerintah daerah. Ada memang dana insentif yang langsung diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk jaringan linier di bawahnya.

Pelayanan kesehatan di Wisma Atlet, contohnya. Kita bisa melihat para relawan di sana lebih lancar untuk proses ini.

Sayangnya, hal semacam itu tidak terjadi untuk fasilitas kesehatan di daerah. Aturan pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat, dengan segala keruwetannya, sudah menanti.

Peraturan rata-rata hanya mengacu pada jumlah PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pemantauan), OTG (orang tanpa gejala), dan jumlah positif Covid-19 di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Itulah yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran dana insentif.

Aneh, bukan? Bagi saya itu aneh, terutama untuk fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas. Sebab, kami mengutamakan tindakan preventif. Dan sewajarnya kinerja tim penanggulangan pandemi pun bukan hanya memburu jumlah kasus melalui banyaknya angka kesakitan yang terjadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun yang paling repot adalah surveilans, petugas yang melacak semua kelompok warga berisiko, entah karena kontak dengan Covid-19 positif atau memang punya riwayat bepergian dari daerah endemis.

Kegigihan mereka di lapangan untuk mengedukasi masyarakat dan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan secara ketat tidak masuk di poin penerimaan insentif.

Pendek kata, insentif memang lebih diprioritaskan bila angka kasus kesakitan terkonfirmasi banyak di suatu wilayah, sembari mengabaikan pihak-pihak yang berjuang keras untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Pun sampai sekarang perjalanan insentif tersebut masih dalam proses verfikasi melulu, belum menunjukkan titik terang.

Oh ya, satu lagi. Sampai saat ini, belanja penanganan pandemi Covid-19 di fasilitas kesehatan sebagian besar masih bersumber dari dana-dana yang sudah ada, yaitu dari dana pendapatan murni UPTD dan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).

Adapun dana khusus Covid-19 yang digembar-gemborkan mencapai triliunan itu sama sekali belum menyentuh pelayanan kesehatan terutama di pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Tapi itu soal lain, sebenarnya. Yang lebih mendesak dilakukan terkait problem penyerapan anggaran adalah penyederhanaan birokrasi. Itulah satu-satunya jalan. (dr. Puspa Ayu Lestari, Kepala Puskesmas Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah)

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X