Gubernur Kalbar Akan Berhentikan 2 Kepala SMK di Pontianak yang Pungut Biaya Seragam

Kompas.com - 15/07/2020, 19:48 WIB
Gubernur Kalbar Sutarmidji KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAGubernur Kalbar Sutarmidji

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, ada dua sekolah menengah kejuruan ( SMK) di Kota Pontianak yang masih melalukan pungutan tak wajar kepada siswa baru.

Menurut dia, dua kepala SMK tersebut dalam waktu dekat akan diberhentikan.

"Minggu depan (dua kepala SMK) akan saya ganti karena mereka mewajibkan siswa baru dengan komponem-komponen tak rasional," kata Sutarmidji kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Larangan Pungutan Sekolah Tak Diindahkan, Bupati Banyumas: Akan Saya Copot dari Jabatannya

Sutarmidji menjelaskan, dua kepala SMK tersebut tidak bijak dalam membuat aturan untuk siswa baru di tahun ajaran baru. Salah satunya soal mewajibkan siswa membeli seragam sekolah.

Selain itu, ada pula sekolah menjual masker dua buah seharga Rp 20.000 dan asuransi tabungan yang dirasa tak rasional. Kalau pun mau dijual, sebaiknya menunggu keadaan normal.

"Padahal sudah diingatkan, seluruh SMA dan SMK negeri di Kalbar tidak mewajibkan siswa baru membeli seragam di sekolah dan hal lainnya," ucap Sutarmidji.

Dia menerangkan, saat ini tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Ekonomi masyarakat tengah susah, maka jangan sampai ada urusan seragam sekolah yang membuat masyarakat menjadi terbebani.

"Orangtua siswa dibebaskan saja, mau beli seragam di sekolah atau di luar silakan. Yang belum mau beli seragam juga silajan. Jadi tidak ribut," ungkap Sutarmidji.

Baca juga: Pungutan Sekolah Harus Dikembalikan, Kepsek: Kami Sudah Terlanjur Belikan Seragam untuk Siswa Baru

Sutarmidji melanjutkan, saat diminta klarifikasi, sekolah beralasan keputusan itu atas dasar kesepakatan orangtua dengan komite sekolah.

"Merampot jak tu, tak percaya saya. Kenapa masih banyak orang tua siswa protes," tanya dia.

Kemudian, Sutarmidji meminta kepala sekolah tidak menarik biaya daftar ulang.

Menurut dia, siswa baru cukup melapor diri tanpa ada pungutan apapun.

Jika kedapatan melakukan hal tersebut, dirinya tidak segan akan mencopot kepala sekolah.

“Saya mewanti kepala SMA dan SMK, kalau kepala SD dan SMP urusan bupati dan walikota,” ujar Sutarmidji.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Penampungan TKI Ilegal Digerebek, 6 Orang Berhasil Diselamatkan

Lokasi Penampungan TKI Ilegal Digerebek, 6 Orang Berhasil Diselamatkan

Regional
Gelapkan Uang SPP Siswa Rp 90 Juta, Bendahara Sekolah di Banjarmasin Ditangkap

Gelapkan Uang SPP Siswa Rp 90 Juta, Bendahara Sekolah di Banjarmasin Ditangkap

Regional
Bapak Cabuli Anak Tiri hingga Hamil, Korban Diperkosa Saat Ibu Pergi Kerja

Bapak Cabuli Anak Tiri hingga Hamil, Korban Diperkosa Saat Ibu Pergi Kerja

Regional
Duduk Perkara Kasus Istri Bantu Suami Perkosa Rekan Kerja, Terbongkar Berkat Laporan Seorang Pengacara

Duduk Perkara Kasus Istri Bantu Suami Perkosa Rekan Kerja, Terbongkar Berkat Laporan Seorang Pengacara

Regional
Kota Serang Jadi Zona Merah Pertama Kalinya, Pemkot Batasi Kegiatan Masyarakat

Kota Serang Jadi Zona Merah Pertama Kalinya, Pemkot Batasi Kegiatan Masyarakat

Regional
Banjir Kalsel Berangsur Surut, Puluhan Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

Banjir Kalsel Berangsur Surut, Puluhan Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

Regional
PPKM di Jatim Diperpanjang 2 Pekan, Berlaku untuk 17 Daerah Zona Merah Covid-19

PPKM di Jatim Diperpanjang 2 Pekan, Berlaku untuk 17 Daerah Zona Merah Covid-19

Regional
PPKM Kota Malang PKL Boleh Berjualan di Atas Pukul 20.00 WIB, Ini Syaratnya

PPKM Kota Malang PKL Boleh Berjualan di Atas Pukul 20.00 WIB, Ini Syaratnya

Regional
Mobil Diduga Milik Wakil Ketua DPRD Sulut Diadang Istri, Polisi: Diproses Kalau Ada Laporan

Mobil Diduga Milik Wakil Ketua DPRD Sulut Diadang Istri, Polisi: Diproses Kalau Ada Laporan

Regional
DPRD Gelar Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo MS Subri

DPRD Gelar Sidang Paripurna Pemberhentian Wakil Wali Kota Probolinggo MS Subri

Regional
Ganjar Optimistis Vaksinasi Tahap Pertama di Jateng Selesai Sebelum 28 Januari 2021

Ganjar Optimistis Vaksinasi Tahap Pertama di Jateng Selesai Sebelum 28 Januari 2021

Regional
Ahli Virologi Kritik Acara PDI-P Bali: Itu Bukan Contoh yang Baik, Jangan Ditiru

Ahli Virologi Kritik Acara PDI-P Bali: Itu Bukan Contoh yang Baik, Jangan Ditiru

Regional
Viral Video Pasangan Remaja Mesum di Atas Motor, Terekam CCTV Hotel di Tasikmalaya

Viral Video Pasangan Remaja Mesum di Atas Motor, Terekam CCTV Hotel di Tasikmalaya

Regional
Pemkot Tegal Berencana Buka Bioskop 1 Februari, IDI Kritik: Pasien Covid-19 Masih Banyak

Pemkot Tegal Berencana Buka Bioskop 1 Februari, IDI Kritik: Pasien Covid-19 Masih Banyak

Regional
Luka Kerusuhan 2019 Belum Hilang, Dewan Adat Papua Desak Polisi Tindak Ambroncius Nababan

Luka Kerusuhan 2019 Belum Hilang, Dewan Adat Papua Desak Polisi Tindak Ambroncius Nababan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X