Ombudsman: Semua Pungutan Sekolah Dilarang, Kepsek Jangan Coba Menyiasati Wali Murid

Kompas.com - 12/07/2020, 19:58 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Regional Jawa Tengah, Siti Farida angkat bicara terkait polemik pungutan sekolah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) Banyumas, Jawa Tengah tahun ajaran 2020-2021.

Siti menegaskan, seluruh pungutan dan sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan / atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“Apapun bentuknya, satuan pendidikan dasar di bawah pemerintah dilarang memungut iuran, titik, tidak ada alasan apapun,” katanya saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Larangan Bupati Banyumas Tak Diindahkan, Pungutan Sekolah Tetap Dilakukan hingga Wali Murid Diminta Buat Surat Pernyataan

Siti menyebut, selama ini banyak aduan terkait modus yang dilakukan sekolah mulai dari dalih untuk mengganti seragam, buku hingga pelampiran surat kesediaan orang tua berdasarkan kesepakatan komite sekolah.

Modus semacam itu, kata Siti, dianggap kepala sekolah sebagai surat sakti untuk melegalkan praktik pungutan kepada wali murid.

Padahal dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 12 huruf (a) menyebut, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

“Nah ini yang kadang-kadang sering disalahpahami, salah kaprah semuanya. Saya bicara saja terus terang, seringnya malah terjadi penyiasatan (oleh sekolah),” katanya. 

Baca juga: Bupati Banyumas Akan Copot Kepala Sekolah yang Tarik Pungutan dari Wali Murid

Untuk itu, masalah kebutuhan seragam dan lain-lain, kata dia, sebaiknya diserahkan kepada wali murid. Wali murid difasilitasi untuk bermusyawarah dengan komite sekolah dan segala keputusan tidak pula menjadi kewajiban yang memberatkan.

“Jadi kalau sifatnya wajib dan ada jangka waktunya itu konteksnya pungutan, jadi harus dikembalikan, sudah betul itu Pak Bupati,” katanya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akses Menuju Pusat Kota Pekanbaru Tergenang Banjir, Timbulkan Kemacetan

Akses Menuju Pusat Kota Pekanbaru Tergenang Banjir, Timbulkan Kemacetan

Regional
TNI dan Polri Ikut Cari Penumpang Pesawat dari Surabaya yang Kabur Saat Hendak Diisolasi

TNI dan Polri Ikut Cari Penumpang Pesawat dari Surabaya yang Kabur Saat Hendak Diisolasi

Regional
Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku

Saat Transpuan Menjadi Pejabat Publik di Sikka, Bunda Mayora: Berkatilah Seluruh Kegiatanku

Regional
Gubernur Kepri Positif Corona, Sudah 739 Warga Tanjungpinang Jalani Swab

Gubernur Kepri Positif Corona, Sudah 739 Warga Tanjungpinang Jalani Swab

Regional
Layanan Jenguk Ditutup, RSUD 45 Dinyatakan Klaster Baru Covid-19

Layanan Jenguk Ditutup, RSUD 45 Dinyatakan Klaster Baru Covid-19

Regional
25 Karyawan Perusahaan di Pesisir Barat Lampung Positif Covid-19

25 Karyawan Perusahaan di Pesisir Barat Lampung Positif Covid-19

Regional
Laporkan Jerinx SID ke Polisi, IDI Bali: Organisasi Kami Merasa Terhina

Laporkan Jerinx SID ke Polisi, IDI Bali: Organisasi Kami Merasa Terhina

Regional
Utamakan Keselamatan Anak, Pemkot Serang Perpanjang Belajar Online

Utamakan Keselamatan Anak, Pemkot Serang Perpanjang Belajar Online

Regional
Korsleting, Ruang Operasi RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta Terbakar

Korsleting, Ruang Operasi RS Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta Terbakar

Regional
Detik-detik Seorang Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi Tanpa Bantuan Medis

Detik-detik Seorang Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi Tanpa Bantuan Medis

Regional
Petani Pembakar Lahan Ditangkap, Walhi Minta Jangan Langsung Dipenjara

Petani Pembakar Lahan Ditangkap, Walhi Minta Jangan Langsung Dipenjara

Regional
Hindari Kecurangan, Pembagian Daging Kurban Pakai Barcode

Hindari Kecurangan, Pembagian Daging Kurban Pakai Barcode

Regional
Polisi: Bos Arisan HA Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana dan Pelanggaran UU Perbankan

Polisi: Bos Arisan HA Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana dan Pelanggaran UU Perbankan

Regional
Citilink Pastikan Penumpang Pesawat Surabaya-Pontianak Memenuhi Syarat Terbang

Citilink Pastikan Penumpang Pesawat Surabaya-Pontianak Memenuhi Syarat Terbang

Regional
Unair: Keluarga Terduga Pelaku Fetish Kain Jarik Menyesalkan Perbuatan Anaknya

Unair: Keluarga Terduga Pelaku Fetish Kain Jarik Menyesalkan Perbuatan Anaknya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X