Tenaga Medis di Maluku Belum Terima Insentif, Ini Alasannya

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykal Pontoh mengakui hingga saat ini tenaga medis baik dokter maupun perawat yang menangani pasien Covid-19 di wilayah tersebut belum mendapatkan insentif.

Dia menyebut, tenaga medis di Maluku belum mendapatkan insentif itu lantaran sampai saat ini rumah sakit di Maluku belum ada yang mengajukan klaim ke dinas kesehatan.

“Belum ada rumah sakit yang ajukan klaim,” kata Meykal, kepada Kompas.com, via telepon seluler, Jumat (10/7/2020).

Setelah surat edaran dari Menteri Kesehatan tentang pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 diterima, pihaknya kini telah membentuk tim verifikasi yang melibatkan dinas kesehatan, inspektorat dan juga keuangan.

Baca juga: Curhat Anak Almarhum Pasien Covid-19 yang Buka APD dan Peluk Ayahnya di Ruang Isolasi

Untuk tenaga medis di tingkat provinsi pengajuan klaim dilakukan ke dinas kesehatan provinsi, begitu pun untuk kabupaten kota pengajuan klaim dilakukan di wilayah masing-masing.

“Jadi gini, tim verifikasi ini juga terdiri dari kesehatan, inspektorat dan keuangan ini dalam tugasnya mereka menerima klaim dari rumah-rumah sakit di masing-masing wilayah,” ujar dia.

Saat ini baru RSUD dr Haulussy Ambon yang berkonsultasi tentang klaim instentif tenaga kesehatan, sementara rumah sakit lainnya belum mengajukan klaim.

“Baru RSUD tapi sifatnya konsultasi ada beberapa yang mereka belum lengkapi, memang beberapa rumah sakit sudah ajukan klaim, tapi itu ke kementerian dan itu dilakukan sebelum surat edaran baru keluar,” kata dia.

Sesuai prosedur, pengajuan klaim dari rumah sakit nantinya akan dipelajari dan jika dinilai telah memenuhi persyaratan insentif yang diminta akan dibayarkan Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku ke rumah sakit.

Ia menyebut, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Maluku telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, namun ia tidak menyebut jumlah anggaran yang dialokasikan tersebut.

Baca juga: Player PUBG Mobile Dipolisikan Atas Dugaan Penghinaan Agama

“Saya tidak tahu jumlahnya. Tapi untuk dokter ahli itu Rp 15 juta, dokter umum Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta dan relawan itu Rp 5 juta,” ungkap dia.

Ia berharap kepada pihak rumah sakit dapat segera mempersiapkan dokumen untuk mengajukan klaim sehingga hak tenaga medis dapat dibayarkan.