Ekonomi Terpuruk, Bupati Banyumas: SD dan SMP Negeri Harus Kembalikan Pungutan dari Wali Murid

Kompas.com - 09/07/2020, 18:41 WIB
Bupati Banyumas, Achmad Husein dalam siaran daring di akun instagram pribadi @ir_achmadhusein, Kamis (97/2020). KOMPAS.COM/Tangkapan Layar InstagramBupati Banyumas, Achmad Husein dalam siaran daring di akun instagram pribadi @ir_achmadhusein, Kamis (97/2020).

PURWOKERTO, KOMPAS.com- Bupati Banyumas Achmad Husein secara tegas melarang seluruh SD dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memungut iuran atau pungutan dalam bentuk apapun kepada wali murid.

Hal tersebut diungkapkan Husein dalam siaran daring di akun instagram pribadi @ir_achmadhusein, Kamis (97/2020).

"Iuran atau pungutan dalam bentuk apapun dan untuk alasan apapun dilarang dan tidak diperbolehkan. Termasuk untuk iuran seragam dan lain-lain," katanya.

Baca juga: Euforia New Normal, Bupati Banyumas: Kita Harus Ngerem

Husein menegaskan, bagi sekolah yang terlanjur memungut iuran, maka harus mengembalikan kepada wali murid.

Menurut dia, kebijakan ini diambil dengan asumsi jika ekonomi masyarakat sedang terpuruk di tengah gempuran pandemi Covid-19.

"Bilamana ada yang terlanjur membayar, maka harus dikembalikan kepada orangtua siswa," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Irawati mengatakan, keputusan tersebut disepakati dalam rapat internal dan rapat video conference dengan kepala sekolah SD-SMP negeri dalam wilayah Banyumas.

"Kami sudah sampaikan sejak awal kepada seluruh kepala sekolah untuk tidak memungut apapun kepada wali murid baru," ujarnya.

Baca juga: Sidak, Bupati Banyumas Temukan Tempat Karaoke Nekat Beroperasi di Tengah Pandemi

Meski demikian, sebelum kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) sudah banyak sekolah yang telah memungut iuran kepada wali murid.

Iuran dari sekolah kepada wali dipungut untuk mengganti pembelian seragam dan buku ajar siswa.

“Kalau membeli bahan tidak ada lho, saya yakin sekolah belum ada yang membeli bahan seragam. Tapi kalau terlanjur menarik iuran memang ada, itupun sebelum bupati mengeluarkan kebijakan ini,” ungkapnya.

Irawati menegaskan, seluruh kepala sekolah sudah mengetahui kebijakan baru dari bupati.

Sebagai pelaksana teknis, dirinya akan mengawal pengembalian pungutan yang sudah terlanjur ditarik oleh sekolah kepada wali murid.

“Instruksi bupati sudah jelas (dikembalikan), kami akan mengawal pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat Nakes Terpapar Covid-19 yang Bikin Gugus Tugas Syok: Bersihkan Tempat Tidur hingga Beli Vitamin Sendiri

Curhat Nakes Terpapar Covid-19 yang Bikin Gugus Tugas Syok: Bersihkan Tempat Tidur hingga Beli Vitamin Sendiri

Regional
Jejak Hewan Liar di Jalur Pendakian Semeru, Macan Tutul Jawa atau Anjing Hutan?

Jejak Hewan Liar di Jalur Pendakian Semeru, Macan Tutul Jawa atau Anjing Hutan?

Regional
Lunasi Utang Pilkada Rp 1 M, Mantan Calon Bupati Ngaku Kepepet Edarkan Uang Palsu

Lunasi Utang Pilkada Rp 1 M, Mantan Calon Bupati Ngaku Kepepet Edarkan Uang Palsu

Regional
Jadi Korban Order Fiktif, Pengemudi Ojol Dapat Ganti Rugi dari GrabFood

Jadi Korban Order Fiktif, Pengemudi Ojol Dapat Ganti Rugi dari GrabFood

Regional
Kronologi Seorang Perempuan di Makassar Dikeroyok Tetangga gegara Status Facebook, Pelaku Ditangkap

Kronologi Seorang Perempuan di Makassar Dikeroyok Tetangga gegara Status Facebook, Pelaku Ditangkap

Regional
Kasus Meningkat, RSUD Banten Kembali Dijadikan Pusat Rujukan

Kasus Meningkat, RSUD Banten Kembali Dijadikan Pusat Rujukan

Regional
Sekda DIY Sebut Tambang Liar Rugikan Daerah karena Tak Terkontrol

Sekda DIY Sebut Tambang Liar Rugikan Daerah karena Tak Terkontrol

Regional
Penderita Covid-19 di Salatiga Berasal dari Penularan Luar Daerah

Penderita Covid-19 di Salatiga Berasal dari Penularan Luar Daerah

Regional
38 Karyawan RSUP Soeradji Klaten Sembuh, 12 Orang Sudah Kembali Bekerja

38 Karyawan RSUP Soeradji Klaten Sembuh, 12 Orang Sudah Kembali Bekerja

Regional
Mayat Perempuan Tanpa Busana Mengambang di Kali Bugen Semarang

Mayat Perempuan Tanpa Busana Mengambang di Kali Bugen Semarang

Regional
Kota Kupang Berubah Jadi Zona Cokelat Covid-19, ASN Diwajibkan WFH

Kota Kupang Berubah Jadi Zona Cokelat Covid-19, ASN Diwajibkan WFH

Regional
Kecelakaan Beruntun Truk Elpiji, Honda Jazz, dan Motor, Satu Orang Tewas, 3 Luka

Kecelakaan Beruntun Truk Elpiji, Honda Jazz, dan Motor, Satu Orang Tewas, 3 Luka

Regional
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Disdukcapil Blora Tutup Sepekan

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Disdukcapil Blora Tutup Sepekan

Regional
Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, Rumah Rusak dan Kendaraan Terguling

Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, Rumah Rusak dan Kendaraan Terguling

Regional
Banten Dipastikan Punya Pemakaman Khusus Covid-19 di Kota Serang

Banten Dipastikan Punya Pemakaman Khusus Covid-19 di Kota Serang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X