Tidak Lolos PPDB karena Rumah Jauh, Puluhan Orangtua Murid Protes

PADANG, KOMPAS.com - Puluhan orangtua murid mendatangi Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Kamis (9/7/2020).

Mereka memprotes sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK di Sumbar.

Para orangtua tersebut mengeluhkan anaknya yang tidak lolos PPDB karena jarak rumah yang jauh dari sekolah.

Baca juga: Kisruh PPDB Zonasi di Sumbar, Ombudsman Terima Puluhan Laporan Orangtua Siswa

"Saya tinggal di Tunggul Hitam. Jarak sekolah terdekat 5 kilometer. Anak saya tidak lolos. Ini gara-gara jarak, bukan nilai," kata Basril (58) kepada Kompas.com di Dinas Pendidikan Sumbar, Kamis.

Basril mengatakan, sistem zonasi ini tidak adil.

Sebab, anaknya dinyatakan tidak lolos hanya berdasarkan jarak, bukan berdasarkan nilai dan prestasi yang diperoleh anaknya.

"Kalau kalah bersaing dengan nilai tidak masalah. Ini kalah karena hanya jarak rumah. Ini tidak fair," kata Basril.

Baca juga: Adu Strategi demi Piagam  Zona Hijau Covid-19

Basril mengatakan, anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah dipastikan tidak akan bisa lolos karena sistem zonasi itu.

Basril menyebutkan, sekolah negeri di Padang, mayoritas berada di pusat kota dan lokasinya berdekatan.

Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan di daerah itu.

Sedangkan di pinggiran kota yang tidak ada sekolah, dipastikan anaknya tidak akan bisa lolos.

Orangtua siswa lainnya, Weni (50) juga memprotes kebijakan zonasi tersebut.

"Kebijakan baru yang tidak fair. Anak saya sudah belajar dan mendapatkan nilai bagus. Tapi gagal karena zonasi ini," kata Weni.

Weni mengatakan, jika anaknya masuk ke sekolah swasta, maka tentu membutuhkan biaya besar.

Selain itu, kualitas sekolah swasta belum bisa menjamin anaknya nanti bisa lulus masuk perguruan tinggi.

"Inilah yang kita protes. Mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih fair nantinya," kata Weni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengakui bahwa akibat sistem zonasi itu membuat masyarakat yang tinggal jauh dari sekolah bisa tidak diterima di sekolah negeri.

"Ini kebijakan dari pusat, kita hanya menjalankan. Kita berharap orangtua siswa bisa memahaminya. Masih ada sekolah swasta," kata Adib.

Selain itu, menurut Adib, masih ada pendaftaran gelombang kedua pada 10 Juli 2020 mendatang.

"Masih ada gelombang kedua pada 10 Juli mendatang," kata Adib.