Pemprov Bengkulu Buat Aplikasi E-Ngadu untuk Berantas Korupsi, Identitas Pelapor Dirahasiakan

Kompas.com - 08/07/2020, 07:57 WIB
Aplikasi AnTuTu yang tidak bisa ditemukan di Google Play Store (kiri), halaman download resmi file APK AnTuTu yang diblokir Chrome (tengah), dan pemblokiran pemsangan aplikasi AnTuTu oleh fitur Play Protect (kanan). KOMPAS.com/Bill ClintenAplikasi AnTuTu yang tidak bisa ditemukan di Google Play Store (kiri), halaman download resmi file APK AnTuTu yang diblokir Chrome (tengah), dan pemblokiran pemsangan aplikasi AnTuTu oleh fitur Play Protect (kanan).

BENGKULU, KOMPAS.com - Pemprov Bengkulu meluncurkan aplikasi Aplikasi e-Ngadu atau bisa juga disebut e-Dumas (pengaduan masyarakat) terkait tindak pidana korupsi di lingkungan/instansi pemerintahan lingkup Provinsi Bengkulu di balai semarak Provinsi Bengkulu bersama pimpinan KPK Selasa (7/7/2020).

Pimpinan KPK RI Alexander Marwata menjelaskan apabila aplikasi e-Ngadu ini berjalan baik di Bengkulu, maka pihaknya (KPK) juga akan menduplikasi aplikasi ini ke pemda-pemda lainnya.

Ia apresiasi dengan adanya aplikasi e-Ngadu karena menurut dia perkara korupsi lebih banyak diketahui oleh PNS dan masyarakat yang melihat sendiri, merasakan sendiri dan mengalami terjadinya tindak pidana korupsi atau penyimpangan.

Baca juga: KPK Minta Pemda Tiru Pemprov Bengkulu yang Punya Sistem Pelaporan Elektronik

Maka PNS dan masyarakat difasilitasi untuk melapor melalui e-Ngadu.

“Identitas pelapor juga harus jelas tapi akan dirahasiakan. Tidak ada sanksi bagi pelapor meskipun laporannya tidak terbukti. Itu menjadi tugas dari APH untuk membuktikan. Pelapor hanya menyampaikan apa yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia rasakan. Kita juga harus berikan apresiasi kepada pelapor apabila laporannya terbukti,” jelas Alaxander.

Pelapor yang laporannya terbukti, maka diberikan insentif. Kalau kerugian negara Rp 1 miliar, maka berhak mendapatkan insentif Rp 2 juta. Namun menurut Alexander secara pribadi insentif itu sangat kecil. Ia berharap bisa lebih besar lagi.

“Sangat kecil memang, ini perlu direvisi menurut saya. Rasanya perlu ditingkatkan. Paling tidak misalnya 5 persen dari kerugian negara. Baggi kami jauh lebih baik negara memberikan insentif Rp 50 juta kepada pelapor daripada kehilangan uang Rp 1 miliar akibat dikorupsi,” sampai Alexander.

Baca juga: Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 7 Juli 2020

KPK, menurut Alex, lebih banyak mengandalkan pelaporan masyarakat dalam penindakan korupsi. Tiap tahun, sebut Alex, KPK menerima rata-rata 6.000 sampai 7.000 pelaporan masyarakat. Sekitar 80 persen dari laporan yang masuk tersebut menjadi basis KPK dalam melakukan penyelidikan kasus korupsi. Karena itu, tambah Alex, pelaporan masyarakat sangatlah penting.

Selain itu, Alex mengatakan, bahwa masyarakat masih banyak yang mengalami atau melihat langsung perbuatan korupsi, sehingga pemerintah atau aparat penegak hukum (APH) harus memfasilitasinya agar masyarakat berani melaporkan. Salah satunya, sambung Alex, dengan membangun aplikasi pelaporan seperti ini.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tengah Memancing, Pria Ini Hilang Tergulung Ombak di Hadapan Anak Istri

Tengah Memancing, Pria Ini Hilang Tergulung Ombak di Hadapan Anak Istri

Regional
Tamatan SMA Tipu Profesor Dosen PTN di Jambi dari Lapas, Korban Rugi Rp 183 Juta

Tamatan SMA Tipu Profesor Dosen PTN di Jambi dari Lapas, Korban Rugi Rp 183 Juta

Regional
Setelah 7 Hari, Pencarian WN Amerika yang Hilang di Teluk Ambon Dihentikan

Setelah 7 Hari, Pencarian WN Amerika yang Hilang di Teluk Ambon Dihentikan

Regional
Orangtuanya Positif Covid-19, Pasangan di Gunungkidul Harus Tunda Pernikahan

Orangtuanya Positif Covid-19, Pasangan di Gunungkidul Harus Tunda Pernikahan

Regional
2 Kepala Dinas Meninggal karena Covid-19, Seluruh Kantor SKPD di Kabupaten Banjar Disterilkan

2 Kepala Dinas Meninggal karena Covid-19, Seluruh Kantor SKPD di Kabupaten Banjar Disterilkan

Regional
7 Orang Tewas akibat Truk Tabrak 4 Sepeda Motor, Begini Kronologinya...

7 Orang Tewas akibat Truk Tabrak 4 Sepeda Motor, Begini Kronologinya...

Regional
Dampak Covid-19, PAD Kota Ambon Terjun Bebas

Dampak Covid-19, PAD Kota Ambon Terjun Bebas

Regional
Pesan Sultan HB X Jelang Peringatan Kemerdekaan: Jangan Ada yang Merasa Mayoritas

Pesan Sultan HB X Jelang Peringatan Kemerdekaan: Jangan Ada yang Merasa Mayoritas

Regional
Sempat Terlihat Menyapu di Pagi Hari, Dewi Ditemukan Tewas di Ruang Tamu Beberapa Jam Kemudian

Sempat Terlihat Menyapu di Pagi Hari, Dewi Ditemukan Tewas di Ruang Tamu Beberapa Jam Kemudian

Regional
Tingkatkan Kemampuan Petugas Indra, Dompet Dhuafa Gelar Workshop Pemeriksaan Mata Dasar

Tingkatkan Kemampuan Petugas Indra, Dompet Dhuafa Gelar Workshop Pemeriksaan Mata Dasar

Regional
Tiru Jawa Barat, Ambon Akan Terapkan PSBB Lokal di Setiap Desa

Tiru Jawa Barat, Ambon Akan Terapkan PSBB Lokal di Setiap Desa

Regional
Mahasiswa Kedokteran Asal Tegal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Mahasiswa Kedokteran Asal Tegal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Kecelakaan Beruntun, Sebuah Truk Tabrak 4 Sepeda Motor, 7 Orang Meninggal

Kecelakaan Beruntun, Sebuah Truk Tabrak 4 Sepeda Motor, 7 Orang Meninggal

Regional
Tingkatkan Keahlian Menjahit Kaum Dhuafa Cirebon, Dompet Dhuafa Gelar Jabar Bagja

Tingkatkan Keahlian Menjahit Kaum Dhuafa Cirebon, Dompet Dhuafa Gelar Jabar Bagja

Regional
Masih Zona Merah, PSBB Transisi di Ambon Bakal Diperpanjang

Masih Zona Merah, PSBB Transisi di Ambon Bakal Diperpanjang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X