KOMPAS.com - Lembaga Adat Baduy di Banten mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi permintaan agar wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata.
Surat tersebut dikirim pada 6 Juli 2020 lewat perwakilannya.
Tak hanya Presiden. Surat yang berisi permintaan agar wilayah Baduy dihapus dari destinasi wisata juga dikirimkan ke Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait.
Baca juga: Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata, Ini Kata Bupati Lebak
Surat tersebut disahkan pada 6 Juli di salah satu rumah Jaro Lembaga Adat Baduy.
Ada tiga Jaro yang membubuhkan cap jempol, yakni Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.
Sementara pihak yang diberi mandat untuk mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yaitu Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara.
Baca juga: Duduk Perkara Lembaga Adat Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata
Saat itu, menurut Heru, Jero Alim memintanya untuk mencari solusi permasalahan yang muncul di Baduy, antara lain kunjungan wisatawan yang dianggap berlebihan.
Ia menyebut kunjungan wisatawan membuat masalah baru, salah satunya adalah banyaknya sampah dan tersebarnya foto-foto wilayah Baduy Dalam di internet.
Padahal, kawasan Baduy Dalam adalah kawasan yang sakral dan pendatang dilarang untuk mengambil foto.
Baca juga: Baduy Tercemar Sampah Plastik
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan