KOMPAS.com - Lembaga Adat Baduy meminta pemerintah untuk menutup kawasannya dari lokasi tujuan wisata.
Pasalnya, sejak kawasannya itu dibuka untuk wisatawan justru banyak menimbulkan masalah tersendiri bagi warga Baduy.
Masalah tersebut di antaranya terkait dengan banyaknya sampah, aturan adat yang tidak diindahkan, hingga warga Baduy yang risih saat menjadi tontonan wisatawan.
"Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, sebenernya membuat mereka risih. Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru Nugroho yang mengaku memiliki kedekatan dengan masyarakat Baduy kepada Kompas.com, Selasa (7/7/2020).
Akibat adanya masalah itu, Lembaga Adat Baduy telah membuat surat yang akan dikirimkan kepada pemerintah.
Adapun orang terdekat Suku Baduy yang ditunjuk untuk menjembatani menyampaikan surat tersebut kepada pemerintah di antaranya adalah Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara.
Surat itu, kata Heru, ditujukan untuk Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait.
Adapun mereka yang membubuhkan cap jempol dalam surat itu antara lain Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati, dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.
"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru.
Baca juga: Duduk Perkara Lembaga Adat Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan