Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata, Ini Kata Bupati Lebak

LEBAK, KOMPAS.com -  Lembaga Adat Baduy meminta wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata.

Permintaan tersebut dikirim melalui surat yang ditujukan khusus kepada Presiden Joko Widodo.

Surat tersebut juga dikirim ke Gubernur Banten dan Bupati Lebak, serta kementerian terkait.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari media sosial. Belum ada pemberitahuan resmi dan koordinasi dari tokoh Baduy kepada dirinya.

"Kami baru mendengar keluhan dari medsos, biasanya langsung disampaikan ke saya. Tapi ini nggak ada komunikasi, belum dipastikan ini resmi dari Puun (pimpinan tertinggi adat Baduy)," kata Iti saat ditemui di kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Duduk Perkara Lembaga Adat Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata

Iti mengatakan, pihaknya sudah mengutus Dinas Pariwisata untuk memastikan kabar tersebut. Iti juga berencana datang langsung ke sana untuk mengomunikasikan dengan tokoh adat Baduy.

Menurut Iti, persoalan yang dikeluhkan oleh pihak Baduy seperti yang tertulis dalam surat, masih bisa dimusyawarahkan sebelum ada keputusan untuk menutup Baduy dari kunjungan wisata.

"Mungkin nanti perlu diperketat, seperti misalnya, pengunjung harus membawa kantong sampah sendiri dan ada maklumat untuk tidak membawa sampah plastik," kata Iti.

Iti mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan terkait surat tersebut. Hal itu karena pihaknya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan tokoh Baduy di Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana.

"Kebijakan kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Puun, semua bisa dikomunikasikan. Maka saat ini belum bisa mengambil kebijakan seperti apa sebelum komunikasi dengan Puun," kata dia.

Hapus dari peta wisata

Berita sebelumnya, Lembaga Adat Baduy mengirim surat kepada Presiden Jokowi minta wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata.

Permintaan tersebut dikirim melalui surat bertanggal 6 Juli 2020. Surat dikirim melalui perwakilan yang ditunjuk oleh Lembaga Adat, satu di antaranya adalah Heru Nugroho.

Dihubungi Kompas.com, Heru Nugroho mengaku memiliki kedekatan dengan masyarakat Baduy sehingga dipercaya untuk menjadi penghubung antara Lembaga Adat Baduy dengan pemerintah.

Surat juga ditunjukkan untuk gubernur Banten, bupati Lebak dan sejumlah kementerian terkait.

Diskusi soal permohonan untuk menghapus kawasan Baduy dari peta destinasi wisata, kata Heru, mencuat pada 16 April lalu.

Saat itu, Baduy ditutup dari kunjungan wisatawan lantaran pandemi Corona atau Covid-19 

"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membatu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Dompet Dhuafa Banten Salurkan Bantuan Kepada Mualaf di 3 Kampung Suku Baduy

Heru mengatakan, latar belakang dibuatnya surat tersebut lantaran munculnya permasalahan yang dirasakan oleh warga Baduy dalam setelah wilayahnya diserbu oleh wisatawan.

Seperti masalah sampah dan foto-foto wilayah Baduy Dalam yang tersebar di internet.