LEBAK, KOMPAS.com - Lembaga Adat Baduy meminta wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata.
Permintaan tersebut dikirim melalui surat yang ditujukan khusus kepada Presiden Joko Widodo.
Surat tersebut juga dikirim ke Gubernur Banten dan Bupati Lebak, serta kementerian terkait.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari media sosial. Belum ada pemberitahuan resmi dan koordinasi dari tokoh Baduy kepada dirinya.
"Kami baru mendengar keluhan dari medsos, biasanya langsung disampaikan ke saya. Tapi ini nggak ada komunikasi, belum dipastikan ini resmi dari Puun (pimpinan tertinggi adat Baduy)," kata Iti saat ditemui di kantor Bupati Lebak di Rangkasbitung, Selasa (7/7/2020).
Baca juga: Duduk Perkara Lembaga Adat Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata
Iti mengatakan, pihaknya sudah mengutus Dinas Pariwisata untuk memastikan kabar tersebut. Iti juga berencana datang langsung ke sana untuk mengomunikasikan dengan tokoh adat Baduy.
Menurut Iti, persoalan yang dikeluhkan oleh pihak Baduy seperti yang tertulis dalam surat, masih bisa dimusyawarahkan sebelum ada keputusan untuk menutup Baduy dari kunjungan wisata.
"Mungkin nanti perlu diperketat, seperti misalnya, pengunjung harus membawa kantong sampah sendiri dan ada maklumat untuk tidak membawa sampah plastik," kata Iti.
Iti mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan terkait surat tersebut. Hal itu karena pihaknya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan tokoh Baduy di Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana.
"Kebijakan kami mengikuti apa yang disampaikan oleh Puun, semua bisa dikomunikasikan. Maka saat ini belum bisa mengambil kebijakan seperti apa sebelum komunikasi dengan Puun," kata dia.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan