Jelang Pilkada Serentak 2020, Ketua KPU Papua Keluhkan Masalah Anggaran

JAYAPURA, KOMPAS.com - Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Papua menemui kendala dari sisi anggaran. Beberapa kabupaten yang menyelenggarakan pilkada belum mengirimkan dana anggaran sesuai kesepakatan.

Ketua KPU Papua Tehodorus Kosay mengatakan, 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Baca juga: Pilkada Surabaya, Mantan Kapolda Jatim Machfud Arifin Borong Dukungan 8 Parpol

Tapi, realisasi NPHD tak sesuai tahapan yang disepakati. Sebab, seharusnya setiap kabupaten telah mengirimkan 40 persen dari total anggaran yang disepakati.

"Total dari 11 kabupaten NPHD Rp 482 miliar, sampai sekarang yang sudah ditransfer sekitar Rp 200 miliar atau kurang dari 40 persen," kata Theodorus saat penyelenggaraan Coffee Morning Forkopimda Papua di Mapolda Papua, Selasa (7/7/2020).

Ia menyayangkan hal tersebut karena saat ini tahapan pilkada terus berjalan.

Theodorus khawatir tahapan pilkada berhenti jika pemerintah daerah tak segera menanggapi kesepakatan itu.

"Kalau tidak ada anggaran maka kita akan berhentikan tahapan seperti yang terjadi di Waropen yang pernah dihentikan selama lima hari," kata dia.

KPU Papua juga mencoba berperan aktif membuka komunikasi kepada pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Apa Pentingnya bagi Rakyat?

Namun ada beberapa kabupaten yang memberikan tanggapan kurang baik.

"Kami masih membantu mereka untuk komunikasi, tetapi ada kesan diperlambat. Kalau analisis masyarakat awam, dari 11 kabupaten, sembilan bupati maju kembali, hanya Supiori dan Nabire yang tidak," kata dia.