Duduk Perkara Lembaga Adat Baduy Minta Dihapus dari Destinasi Wisata

LEBAK, KOMPAS.com - Lembaga Adat Baduy di Banten mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk minta agar wilayahnya dihapus dari peta destinasi wisata.

Permintaan tersebut dikirim melalui surat tanggal 6 Juli 2020.

Surat dikirim melalui perwakilan yang ditunjuk oleh Lembaga Adat. Salah satu di antaranya adalah Heru Nugroho.

Baca juga: Berkat Komik Hasil Jual Empek-empek, Edi Dharma Bisa Jadi Juara Dunia

Kepada Kompas.com, Heru Nugroho mengaku memiliki kedekatan dengan masyarakat Baduy, sehingga dipercaya untuk menjadi penghubung antara Lembaga Adat Baduy dengan Pemerintah.

Surat juga ditunjukkan untuk Gubernur Banten, Bupati Lebak dan sejumlah kementerian terkait.

Latar belakang

Diskusi soal permohonan untuk menghapus kawasan Baduy dari peta destinasi wisata, menurut Heru, mencuat pada 16 April 2020 lalu.

Saat itu, Baduy ditutup dari kunjungan wisatawan lantaran pandemi virus corona atau Covid-19 

"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membatu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Gempa di Rangkasbitung, Guncangan Terasa 5 Detik

Heru mengatakan, latar belakang dibuatnya surat tersebut lantaran munculnya permasalahan yang dirasakan oleh warga Baduy Dalam, setelah wilayahnya diserbu oleh wisatawan.

Misalnya masalah sampah dan foto-foto wilayah Baduy Dalam yang tersebar di internet.

Padahal, kawasan adat Baduy Dalam merupakan wilayah yang sakral.

Pendatang tidak diizinkan mengambil foto, hingga dipublikasikan di internet.

"Membanjirnya wisatawan yang tujuannya enggak jelas, cuma nontonin orang Baduy, sebenernya membuat mereka risih. Belum lagi masalah sampah dan lain-lain," kata Heru.

Baca juga: Dikira Bansos Bantuan Covid-19, Ternyata Isinya Narkoba