Jokowi Minta 2 Pekan Kasus Covid-19 Jatim Turun, "Plan" A, B, C, dan D Bergulir

KOMPAS.com - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur mewacanakan sejumlah solusi alternatif guna menekan angka penularan Covid-19 yang masih tinggi di Jatim, khususnya di Surabaya Raya.

"Ada empat poin wacana solusi alternatif yang bisa diterapkan di Surabaya Raya," ujar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol M Fadil Imran saat rapat analisa dan evaluasi di Mapolda Jatim, dikutip dari Antara, Senin (6/7/2020) malam.

Baca juga: Jokowi Minta Covid-19 di Jatim Turun dalam 2 Pekan, Khofifah: Tugas Ini Ringan jika...

Empat poin tersebut, yakni plan A dilakukan dengan menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan penerapan normal baru berdasarkan epidemiologi peningkatan kesadaran masyarakat.

Plan B dengan meneruskan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lalu plan C adalah merumuskan pembatasan berbasis kelurahan atau kecamatan dalam radius 100 hingga 200 meter dari pusat konfirmasi warga yang positif Covid-19.

Baca juga: Ini Kata Risma soal Jokowi Minta 2 Pekan Kasus Covid-19 di Jatim Turun

Sementara untuk plan D dengan menerapkan kembali PSBB di kelurahan atau kecamatan selama 14 hari penuh.

"Itu wacana saja, segala sesuatunya harus dipersiapkan. Saya melemparkan model sambil kita melakukan kajian secara scientific berdasarkan data dan masukan dari para pakar. Pakar epidemiologi, pakar ekonomi. Jadi kalau bottom up kan lebih enak," ucapnya.

Fadil mengatakan rencana yang disampaikan baru sebatas wacana dan akan dipilih yang terbaik.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anev dilakukan sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang meminta penurunan kasus Covid-19 di Jatim dalam dua pekan.

"Presiden waktu datang beberapa waktu lalu, dari arahan beliau bagaimana antara perlindungan, kesehatan dan ekonomi ini bisa seiring, ada gas dan rem. Nah kapan digas, kapan direm, ini membutuhkan dinamika yang harus dicarikan titik keseimbangan," kata Khofifah.

Langkah ini juga untuk mencari solusi penanganan Covid-19 yang tepat di Jatim, terutama di Surabaya Raya yang kasusnya paling tinggi.

"Namanya equilibrium dinamic. Jadi dinamika itu harus ter-update, real time dan anytime. Tidak bisa kita update menunggu beberapa hari atau beberapa minggu. Maka, one gate system itu real time bagaimana evaluasi dan layanan secara kuratif bisa didistribusikan terutama untuk Surabaya Raya," katanya.

Khofifah juga meminta semuanya dilihat secara sistematis, yaitu proses dinamika dan harus dilakukan proses equilibrium dinamic.

"Semua bergerak, semua melaporkan dan kita butuh laporan cepat. Itu pentingnya harus dilakukan quick response," katanya.

Pada anev tersebut hadir pula Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin.

Sedangkan, untuk anev bersama Kota Surabaya sudah dilakukan beberapa waktu lalu.