Ketika Akademi TNI "Keukeuh" Minta Wali Kota Magelang Pindah Kantor

Kompas.com - 07/07/2020, 06:54 WIB

Kontributor Magelang, Ika Fitriana,

Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

Kontributor Magelang, Ika Fitriana

Penulis

Teuku Muhammad Valdy Arief

Editor

Lihat Foto

Sejumlah anggota Akademi TNI hendak memasang patol plang di area kantor Walikota Magelang Jumat, (5/7/2020) lalu.(KOMPAS.COM/IKA FITRIANA)

Puluhan anggota TNI mendatangi kantor Walikota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (3/7/2020). Mereka memasang beberapa patok plang atau papan nama di area depan kantor tersebut. Papan itu bertuliskan Tanah dan Bangunan Ini Milik Dephankam Cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI, Berdasarkan SHP No.9 Tahun 1981, IKN No.2020335014, Luas Tanah 40.000 M2.

MAGELANG, KOMPAS.com - Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letnan Jenderal Mar Bambang Suswantono mendesak Pemerintah Kota Magelang untuk segera pindah dari kantor yang saat ini ditempati di Jalan Sarwo Edhie Wibowo.

Bambang memberi dua pilihan bagi Pemkot Magelang, yakni tukar tanah (ruilslag) atau pindah ke kantor lama di Gedung PDAM Kota Magelang, Jalan Veteran.

"Ada dua opsi, yang pertama ruilslag, tapi itu tidak mungkin dengan kondisi negara sekarang. Jadi satu-satunya jalan, wali kota harus turunkan ego sektoralnya dan pindah dari aset kita itu," kata Bambang seusai menghadiri wisuda Akademi Militer, Magelang, Senin (6/7/2020).

Dia mengatakan, Pemkot Magelang tak akan sanggup menempuh ruilslag melihat dari kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang sangat kecil.

"Jadi harus ada yang ngalah. Wali kota turunkan ego sektoralnya bahwa Anda tidak punya hak untuk memiliki aset itu. Kita juga dalam rangka menertibkan administrasi negara," ucap Bambang.

"Selama ini aset itu milik Akademi TNI, tapi jadi temuan BPK karena dipakai pihak lain. Saya pemiliknya dan saya akan gunakan (Kantor Wali Kota Magelang) sebagai kantor," sambungnya.

Menurut Bambang, langkah tegas pihaknya itu bukannya secara tiba-tiba. Sudah sembilan kali koordinasi sejak 2011 sampai sekarang, tetapi tidak pernah ada hasil.

"Silakan kembali ke kantor semula di Alun-alun. Kalau jadi enggak enak karena kantornya kecil, ya itu urusannyalah," papar dia.

Bambang juga meminta Wali Kota Magelang untuk legawa dan segera pindah. Pihaknya siap memberikan tenggat waktu selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.

"Yang penting ada iktikad baik dulu dari wali kota soal rencana pindah. Kalau sanggupnya tahun depan, setelah pilkada, ya monggo. Kita akan atur itu, tapi selama ini kan (pernyataan dari wali kota) enggak keluar, tidak bersedia," ujarnya.