Nasib Warga Tepi Sungai Karang Mumus Samarinda, Digusur Saat Wabah Merebak

Kompas.com - 07/07/2020, 05:59 WIB
Kondisi Sungai Marang Mumus dipadati bangunan warga di kedua sisi sungai, segmen Pasar Segiri RT 28 Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim, Senin (6/7/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONKondisi Sungai Marang Mumus dipadati bangunan warga di kedua sisi sungai, segmen Pasar Segiri RT 28 Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim, Senin (6/7/2020).

SAMARINDA, KOMPAS.com– Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berencana menertibkan bangunan yang berada di tepi Sungai Karang Mumus segmen Pasar Segiri. 

Ratusan warga yang tinggal di pinggir sungai itu meminta ada penjelasan soal ganti rugi sebelum penggusuran berlangsung. 

“Kami belum tahu diberi uang ganti rugi berapa, tapi sudah mau digusur. Kami ingin duduk bersama pemkot,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Pasar Segiri, Andi Samsul Bahri,

i RT 28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, kepada Kompas.com, Senin (6/7/2020). 

Baca juga: OTT Bupati Kutai Timur, Tim KPK Pinjam Ruang di Polresta Samarinda Periksa Saksi

Andi mengatakan juga Pemkot Samarinda belum mengajak warga setempat membahas soal relokasi.

Namun, sudah diberi surat edaran pembongkaran rumah warga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya itu, menurut Andi, masyarakat di RT 28 yang hendak dibongkar pun, belum menerima informasi, berapa jarak dari tepi sungai ke kawasan pemukiman yang hendak dibersihkan.

“Belum ada patok atau batas yang mau dibongkar. Jadi kami enggak tahu jarak dari bibir sungai ditarik ke darat berapa meter,” tuturnya.

Hanya saja, berdasarkan edaran Wali Kota Samarinda, bangunan yang hendak disterilkan di kawasan itu sepanjang 30 meter ke kedua sisi sungai ditarik dari titik tengah sungai.

“Kiri kanan masing-masing 15 meter, itu sesuai edaran wali kota. Tapi ada juga informasi lain, jadi kami belum jelas. Tapi kami tetap patokan ke edaran wali kota,” jelas dia.

Baca juga: Pesan Ganja dari Medan, Mahasiswa dan Oknum Pegawai Honor di Samarinda Ditangkap

Ketua RT 28 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Hasmuddin menambahkan, secara prinsip warganya mendukung rencana penertiban bangunan di tepi sungai tersebut.

Meski demikian, warga ingin bertemu langsung Wali Kota Samarinda untuk menyampaikan aspirasi.

“Karena selama ini warga hanya ketemu camat saja. Sementara aspirasi yang disampaikan belum terakomodasi,” ungkap Hasmuddin saat ditemui di kawasan Pasar Segiri.


Soal aspirasi, kata dia, warga menginginkan kejelasan biaya ganti rugi, patok atau batas yang hendak disterilkan, sehingga dirinya bisa mendata keseluruhan bangunan dan jumlah jiwa yang terdampak.

“Sampai sekarang kami belum tahu berapa jumlah bangunan dan jiwa yang terdampak,” tegas dia.

Selain itu, warga juga menginginkan agar pemkot menawarkan tempat tinggal bagi warga yang hendak direlokasi ini.

“Kalau digusur tanpa tawaran tempat tinggal, warga mau tinggal di mana, kan mereka enggak punya rumah. Apalagi ini di zaman Covid-19,” jelas dia.

Baca juga: KPU Samarinda Tambah 2.028 TPS di 10 Kecamatan

Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan secara legal, lahan di sepanjang sungai tersebut adalah lahan negara karena kawasan hijau.

Mengingat kawasan tepi sungai adalah lahan negara, maka semua bangunan tersebut adalah ilegal.

“Kalau ada yang bilang tanah sendiri atau dia punya sertifikat, oke dia bisa bilang begitu (minta ganti rugi), tapi ini kan enggak. Itu tanah negara,” ungkap Sugeng saat dihubungi terpisah.

Sesuai PP 38/2011 tentang sungai, garis sempadan sungai tidak tertanggul dalam kawasan perkotaan, bangunan minimal berjarak 10 meter sisi kiri dan kanan, jika kedalaman sungai di bawah 3 meter.

Sementara, untuk sungai dengan kedalaman lebih dari 3 meter, bangunan yang berdiri minimal punya jarak 15 meter tepi kiri dan kanan.

Kemudian, sungai dengan kedalaman di atas 20 meter, tidak boleh ada bangunan dalam jarak 30 meter dari tepinya.

“Rencana kita bongkar 30 meter di kedua sisi sungai,” tegasnya.

Baca juga: Cerita Abdulloh, Pemudik yang Isolasi Diri di Bantaran Sungai

Sugeng menyatakan, Pemkot Samarinda sudah menyiapkan uang sebesar Rp 15 miliar yang akan diberikan untuk warga korban penggusuran.

Menurutnya, dana tersebut merupakan santunan bagi warga, bukan ganti rugi.

Penamaan ganti rugi bagi dia tidak tepat, karena bangunan tersebut ilegal.

“Apa yang mau diganti rugi. Ini uang santunan, bukan ganti rugi. Ada Rp 15 miliar dari Pemprov, tapi bukan untuk pembebasan di situ (segmen Pasar Segiri) saja, di segmen lain juga,” tegas dia.


Dana tersebut diberi Pemprov Kaltim untuk penertiban masalah sosial di sekitar bantaran sungai sebelum proyek penurapan masuk.

Besaran dana santunan dihitung berdasarkan luas bangunan, jenis bangunannya permanen atau nonpermanen, uang bongkar, uang mobilisasi, ada uang ekonomis dan lainnya.

“Jadi setiap KK nilainya beda-beda,” terang Sugeng.

Baca juga: Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Dinilai Kemahalan, Penumpang Protes

Untuk pilihan tempat tinggal warga korban penertiban, Pemkot Samarinda menawarkan Rumah Susun Sewa Sederhana (rusunawa) di beberapa lokasi yakni kawasan Pergudangan, Bengkuring dan beberapa lokasi lainnya.

“Silahkan pilih tapi itu disewa bukan gratis,” tutur dia.

Sugeng menambahkan, rencana penertiban bangunan di tepi sungai tersebut, merupakan upaya menormalisasi sungai untuk pengendalian banjir di Samarinda.

Mengingat, bangunan atau rumah warga di tepi sungai sudah menjorok memakan badan sungai.

Belum lagi sampah dan sedimentasi membuat lebar sungai makin sempit.

“Nanti kalau kebanjiran yang disalahkan pemerintah kota. Coba tolong diimbau masyarakat sana untuk pahamlah, yang kita bicarakan ini kan untuk penataan kota,” jelasnya.

Baca juga: Diduga Penyebab Longsor, Warga Samarinda Tutup Pembangunan Perumahan

Data pemkot, total bangunan yang siap dibongkar di segmen Pasar Segiri berjumlah sekitar 280 bangunan khusus di RT 28, termasuk kios dan lain-lain.

Setelah di RT 28, pembongkaran dilanjutkan ke warga RT 26 dan RT 27 di kelurahan sama, dengan jumlah ratusan bangunan lagi.

“Total tiga RT siap ditertibkan, kita bongkar bertahap. Rencana kita mulai dalam pekan ini,” tutup Sugeng.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X