Alasan Tito Karnavian Sambangi Sumut, Ada "Rapor Merah" soal Anggaran Pilkada

MEDAN, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, untuk bertemu dengan Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi. 

Mendagri Tito beserta Gubernur Eddy dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bertemu dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7/2020).

Dalam rapat tersebut, mereka membahas Sumut yang memiliki rapor merah anggaran Pilkada, yakni untuk KPU dan Bawaslu. 

Baca juga: Cerita Eddy Rahmayadi, Kaget Ditelepon Tito Karnavian Malam-malam soal Pilkada

“Bang, ini Pilkada 9 Desember ini salah satu daerah yang kita catat dalam data Kemendagri problemanya kan anggaran yang paling utama," kata Tito, saat berbicara di rapat tersebut, Jumat. 

"Anggarannya banyak yang merah, karena banyak yang Naskah Perjanjuan Hibah Daerah (NPHD)-nya di bawah 10 persen, kepada KPU dan Bawaslu. Kasian teman-teman KPU dan Bawaslu nanti enggak bisa kerja,” lanjutnya.

Dikatakannnya, dalam rapat koordinasi kesiapaan Pilkada se-Sumut, pihak KPU Sumut dan Bawaslu sudah menyatakan siap untuk pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Baca juga: Ini 4 Pasangan Tahap Pertama yang Diusung PDI-P di Pilkada Sumut, Semuanya Petahana

Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi bahkan sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPU Sumut yang mana hal tersebut menunjukkan dukungannya terhadap proses demokrasi.

“Kemudian dari sisi anggaran, tadi disampaikan, sebagian persoalan anggaran untuk pilkada dari NPHD kepada KPU dan Bawaslu ada yang mencapai 100 persen, ada juga yang baru separo, ada yang masih kecil, (contohnya) Mandailing Natal (Madina) dan Samosir. Tapi tadi sudah disampaikan Bupati Samosir bahwa tanggal 7 Juli akan diberesin semua,” katanya.

Realisasi anggaran

Begitu halnya dengan APBN, sudah dihibahkan atau ditransfer oleh Kementrian Keuangan, sekitar Rp 990-an miliar dan kepada Bawaslu sebanyak Rp 157 miliar, sudah sampai di kabupaten/kota dibagikan  oleh KPU dan Bawaslu pusat.

Artinya, anggaran dari daerah sudah masuk ada yang 100 persen, APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama dan untuk wilayah Sumut sudah masuk semua.

“Tinggal sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau sudah dicairkan kepada Bawaslu dan KPU masing-masing karena tanggal 15 Juli sudah mulai pemutakhiran data potensial secara door to door,” katanya.

Karena itu, memerlukan alat pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Ditambahkannya, hasil inti dari pertemuan ini, bahwa Menko Polhukam Mahfud MD dan dirinya selaku Mendagri serta Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tandjung optimistis pilkada di Sumut dari sisi anggaran tidak masalah.

Selanjutnya, diperlukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu sentral yang diangkat adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah kabupaten/kota dalam menangani Covid-19. Nantinya akan menjadiu ajang gagasan dan berbuat dalam penanganan Covid-19.

“Bagi petahana, dia harus berbuat,” katanya.

Eddy: Incumbent harus berlaku adil saat pilkada

Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi dalam kesempatan tersebut mengatakan, kondisi Covid-19 dijadikan tema (pilkada) sehingga siapa yang bisa menyelesaikan Covid-19 dengan segala impilikasinya, dan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam rangka kesejahteraan di daerahnya melalui pesta demokrasi.

Menurutnya, pesta demokrasi merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

“Laksanakan secara bertanggung jawab. Bergembira rakyat. Saya tak mau pesta ini menjadi mencekam di suatu daerah. Biarkan rakyat dengan bergembira tapi tetap protokol kesehatan harus diperhatikan, dan dia bisa tenang memilih pimpinannya untuk kemajuan daerahnya,” katanya.

Eddy berpesan kepada incumbent agar berlaku adil sehingga rakyat bisa memilih.

“Berlakulah riil, adil, sehingga rakyat bisa tetap kembali memilih Anda. Tapi kalau Anda tak bisa menunjukkan itu, saya minta maaf, rakyat ini juga tak mau memilik pimpinannya yang tak bertanggungjawab,” katanya.